Home / Daerah

51 Desa di Pulau Morotai Disurvei IPB dan Kementerian

Redaksi Kasedata

Rabu, 5 November 2025 - 19:14 WIT

URL berhasil dicopy

Kasedata.id — Sebanyak 51 desa kawasan transmigrasi di Pulau Morotai menjadi lokasi survei potensi komoditas unggulan yang dilakukan Tim Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University bersama Kementerian Transmigrasi Nasional.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Survei Potensi Komoditas Unggulan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional di seluruh Indonesia.

Survei di Pulau Morotai berlangsung selama 26 hari, mulai 1 November 2025 dengan fokus pada identifikasi potensi sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang berpotensi dikembangkan sebagai komoditas unggulan daerah.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pelaksanaannya, tim survei menerapkan analisis SWOT dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat, serta memanfaatkan aplikasi Merdesa Mapps, citra satelit, dan data spasial-sosial guna meningkatkan akurasi data.

Kegiatan FGD yang digelar pada Selasa, 4 November 2025 ini dihadiri 14 OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Ketua Tim Survei, Rian Hidayat, menjelaskan hasil survei ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah berbasis potensi unggulan lokal.

“Data ini akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara, Sekda Kabupaten Pulau Morotai, M. Umar Ali, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas dinas untuk menghasilkan data yang akurat.

“Kami berharap survei ini dapat membuka peluang investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata,” kata Sekda.

Hasil survei akan dituangkan dalam Buku Profil Wilayah Kawasan Transmigrasi, peta tematik peluang investasi berbasis GIS, serta ringkasan eksekutif potensi investasi per kawasan.

“Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia khususnya di Pulau Morotai,” pungkas Sekda. (*)