Gegara Ini DPRD Ternate Tunda Bahas RAPBD 2026

Kamis, 20 November 2025 - 17:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor DPRD Kota Ternate [dok : kasedata]

Kantor DPRD Kota Ternate [dok : kasedata]

Kasedata.id – DPRD Kota Ternate menunda rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 setelah sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir dan hanya mengirimkan perwakilan.

Rapat dijadwalkan pada Kamis (20/11/2025) tadi, sedianya dimulai pukul 09.30 WIT untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Kesehatan (Dinkes). Sementara pukul 14.00 WIT dijadwalkan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan (Disdik).

Namun ketidakhadiran para kepala OPD dalam agenda penting ini dinilai oleh DPRD sebagai hal yang tidak tepat. Mengingat rapat ini membahas postur anggaran 2026 sehingga membutuhkan kehadiran pejabat pengambil keputusan.

“Rapat pembahasan RAPBD 2026 harusnya sudah berjalan sesuai undangan. Tapi karena pimpinan OPD tidak hadir, pembahasan terpaksa ditunda,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu.

Menurutnya, pembahasan RAPBD tidak bisa diwakilkan di level kabid atau utusan lainnya karena mereka tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis terkait anggaran.

“Kalau rapat hanya dihadiri bawahan tidak efektif. Mereka tidak bisa memutuskan karena yang dibahas ini menyangkut RAPBD 2026. Harus kepala OPD yang hadir,” tegasnya.

Baca Juga :  Polisi Perketat Pengamanan Pelabuhan di Ternate Selatan Selama Ramadan

Jamian juga menilai perwakilan OPD tidak dapat memberikan penjelasan detail terhadap berbagai pertanyaan DPRD. Sebab tahapan pembahasan RAPBD tahap I ditargetkan harus rampung pada 25 November 2025.

Ia menambahkan bahwa pembahasan APBD 2026 diperkirakan akan banyak mengalami perubahan seiring rencana Pemerintah Pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini menuntut Pemkot Ternate menjelaskan secara rinci program prioritas dan kegiatan mana yang akan disesuaikan atau dipangkas.

“Karena yang hadir hanya bawahan, maka hal-hal strategis itu tidak bisa dijelaskan secara komprehensif,” pungkas Jamian. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

APH Didesak Telusuri Aliran Dana dan Aset Owner-Leader Zahra Berkah
Investasi Zahra Berkah Diusut Polres Ternate, Owner Jadi Tersangka
Kabau Pante Siaga Banjir Rob, 600 Meter Permukiman Ditimbun
Pemkab Taliabu Perkuat SPM Pendidikan Berbasis Data
Kemarau Panjang, Pemkot Ternate Gelar Salat Istisqa
Dari Program Pempus, Ternate Raih Bantuan 200 Unit Rumah
Ratusan Korban Investasi Geruduk Polres Ternate, Kerugian Ditaksir Puluhan Miliar
Pemda Sula Didesak Segera Tuntaskan Pemekaran Dua Desa

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 22:34 WIT

APH Didesak Telusuri Aliran Dana dan Aset Owner-Leader Zahra Berkah

Sabtu, 19 September 2026 - 21:43 WIT

Investasi Zahra Berkah Diusut Polres Ternate, Owner Jadi Tersangka

Jumat, 18 September 2026 - 20:47 WIT

Kabau Pante Siaga Banjir Rob, 600 Meter Permukiman Ditimbun

Jumat, 18 September 2026 - 20:29 WIT

Pemkab Taliabu Perkuat SPM Pendidikan Berbasis Data

Jumat, 18 September 2026 - 12:16 WIT

Dari Program Pempus, Ternate Raih Bantuan 200 Unit Rumah

Berita Terbaru

Olahraga

PBFI Ternate Kembali Aktif, Faizal Hud Dipercaya Jadi Ketua

Sabtu, 19 Sep 2026 - 20:44 WIT

Dikbud Kabupaten Pulau Taliabu bersama Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku Utara saat menggelar pendampingan perencanaan dan penganggaran terkait SPM bidang pendidikan tahun 2026 [ dok : karno/kasedata]

Daerah

Pemkab Taliabu Perkuat SPM Pendidikan Berbasis Data

Jumat, 18 Sep 2026 - 20:29 WIT