Tekan Angka Anak Putus Sekolah, Program PJJ Mulai diberlakukan 2026

Redaksi

Selasa, 30 Desember 2025 - 15:09 WIT

URL berhasil dicopy

Kadikbud Maluku Utara, Abubakar Abdullah dalam konferensi pers yang didampingi sekretaris Dikbud dan sejumlah kepala bidang dan PPK. || dok : Ilham/Kasedata

Kasedata.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Program ini dijalankan sebagai upaya menekan angka anak putus sekolah.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, Minggu (28/12/2025) lalu dalam acara Malam Apresiasi Akhir Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Karya dan Prestasi, di Aula SMK Negeri 2 Kota Ternate.

“Kami sudah laporkan ke Kementerian, dan Maluku Utara sudah dimasukkan sebagai pilot project. Sebab, ini merupakan program baru dari kementerian,” kata Abubakar Abdullah.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, program PJJ sebelumnya belum pernah menjadi program nasional seperti saat ini. Kementerian Pendidikan, katanya, menargetkan daerah-daerah dengan angka anak putus sekolah yang masih tinggi sebagai sasaran utama termasuk Maluku Utara.

Abubakar menjabarkan bahwa, data yang dimiliki Dikbud Malut terdapat jumlah anak putus sekolah di Maluku Utara mencapai sekitar 20 ribu siswa pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sementara, jenjang SD dan SMP totalnya mencapai sekitar 38 ribu siswa.

“Untuk SMA saja di angka sekitar 20 ribuan. Angka inilah yang menjadi alasan Ibu Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe melakukan intervensi,” ungkapnya.

Bentuk intervensi itu, tambah Kadikbud, Pemprov menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Daerah (BOSDA), hingga bantuan starlink untuk memudahkan para siswa mengakses alat pendidikan online yang sangat bermanfaat.

“Infrastruktur tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program PJJ,” tegasnya.

Pada tahap awal, Dikbud Malut akan menginisiasi program PJJ di Kabupaten Pulau Morotai. Daerah kepulauan dinilai memiliki potensi tinggi terjadinya anak putus sekolah, terutama setelah lulus SMP karena keterbatasan akses SMA.

Tak hanya Kabupaten Pulau Morotai, program PJJ juga direncanakan menyasar Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan.

“Kita intervensi starlink dan sekolah induknya kita ajarkan tata cara pembelajaran digital. Kita akan sasar semua melalui program PJJ,” ujarnya.

“Jika tidak ada kendala, penerimaan siswa baru untuk program PJJ direncanakan mulai dilakukan pada tahun 2026. Tapi juknisnya masih kita tunggu dari Direktorat Pendidikan, terutama tata cara penerimaan siswa barunya, karena tidak mungkin dibuka serentak dengan jalur reguler,” sambungnya.

Ia merinci, sekolah induk untuk program PJJ di Morotai adalah SMA Negeri 1, Kabupaten Halmahera Timur dipusatkan di SMA Negeri 2, dan di Kabupaten Halmahera Selatan di SMA Negeri 1. “Ketiga sekolah tersebut dipilih karena dinilai memiliki infrastruktur yang memadai,” pungkasnya. (*)