LHP BPK Semester II Terbit Jadi Bahan Evaluasi Pemkot Ternate

Kasedata.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.

Penyerahan LHP itu diterima langsung Wali Kota Ternate, M.Tauhid Soleman, yang dilakukan bersamaan dengan pemerintah daerah se-Maluku Utara di Kantor Perwakilan BPK Maluku Utara, Kamis (15/1/2026).

Kepala Inspektorat Kota Ternate, M. Ali Gani Arief, menjelaskan bahwa pemeriksaan pada Semester II Tahun 2025 merupakan pemeriksaan kinerja. Untuk Kota Ternate, fokus pemeriksaan diarahkan pada sektor kesehatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemeriksaan kinerja difokuskan pada pelayanan kesehatan di tiga pulau terluar, yakni Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua, termasuk pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate,” ujar Ali Gani kepada awak media.

Berdasarkan hasil pemeriksaan itu BPK memberikan tiga catatan kepada Pemerintah Kota Ternate yang wajib ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ada tiga catatan diantaranya terkait fasilitas Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah yang belum sepenuhnya memenuhi standar bangunan. Itu menjadi bagian dari temuan pemeriksaan kinerja,” jelasnya.

Ali Gani menambahkan, pemeriksaan Semester II ini hanya mencakup aspek kinerja. Sementara pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah akan dilakukan pada tahapan selanjutnya.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menilai bahwa hasil pemeriksaan BPK itu sebagai bahan evaluasi penting bagi Pemkot Ternate dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah pulau terluar.

Menurut Rizal, sejumlah poin menjadi perhatian dalam pemeriksaan itu termasuk ketersediaan fasilitas penunjang layanan kesehatan seperti ambulans laut serta pembangunan Puskesmas di Pulau Hiri.

Selain itu, Rizal mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera mempersiapkan dokumen pendukung dalam menghadapi pemeriksaan pendahuluan BPK yang dijadwalkan dimulai pada 26 Januari 2026.

“Pemeriksaan pendahuluan akan dimulai pada 26 Januari. Seluruh OPD diminta menyiapkan dokumen pendukung. Jadwal pemeriksaan dipercepat menyesuaikan dengan agenda Ramadan dan Idulfitri,” katanya.

Rizal menambahkan pemeriksaan terinci selanjutnya direncanakan berlangsung pada April 2026, setelah laporan keuangan pemerintah daerah resmi diserahkan kepada BPK. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar