Catatan Porprov Maluku Utara 2026

Oleh : ILHAM M. MANSUR

(Wakil Sekretaris IKA PMII Maluku Utara)

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) sejatinya bukan sekadar ajang perebutan medali. Lebih dari itu, Porprov merupakan panggung pembinaan olahraga daerah, tempat lahirnya atlet-atlet potensial yang dipersiapkan menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON). Karena itu, setiap penyelenggaraan Porprov seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sebuah event olahraga secara profesional, terukur, dan menjunjung tinggi sportivitas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, pelaksanaan Porprov V Maluku Utara Tahun 2026 di Kabupaten Halmahera Utara justru menyisakan sejumlah catatan yang mengundang perhatian publik. Di tengah semangat kompetisi yang seharusnya menjadi sorotan utama, berbagai persoalan nonteknis justru lebih banyak menjadi bahan perbincangan.

Mulai dari masalah akomodasi, polemik administrasi atlet, integritas perangkat pertandingan, insiden keributan antar kontingen, hingga minimnya publikasi kegiatan selama pelaksanaan Porprov.

Sejak hari-hari awal pelaksanaan, keluhan bermunculan dari berbagai daerah peserta. Kontingen Kabupaten Halmahera Barat misalnya, mengeluhkan fasilitas tempat tinggal bagi atlet dan official yang dinilai tidak memadai. Keluhan itu menjadi sorotan karena seluruh kabupaten/kota peserta telah memenuhi kewajiban dengan menyetor 40 persen anggaran kepada panitia penyelenggara.

Tak hanya itu, kontingen sepak bola Kota Ternate juga sempat mengalami ketidakjelasan terkait tempat tinggal sehingga atlet dan official terlantar sambil menunggu kepastian dari panitia. Bahkan, dewan juri yang bertugas menyukseskan jalannya pertandingan dikabarkan kesulitan mendapatkan penginapan di Tobelo.

Padahal, akomodasi merupakan kebutuhan paling mendasar dalam sebuah event olahraga. Atlet membutuhkan tempat istirahat yang layak agar dapat menjaga kondisi fisik dan fokus saat bertanding. Ketika persoalan mendasar seperti tempat tinggal saja masih menjadi masalah, publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana kesiapan panitia dalam mengelola ajang olahraga terbesar di Maluku Utara ini.

Persoalan kemudian merembet ke arena pertandingan. Insiden penolakan tiga atlet Muaythai Halmahera Barat memicu keributan yang menjadi perhatian banyak pihak. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses verifikasi dan validasi peserta yang semestinya telah diselesaikan jauh sebelum pertandingan berlangsung.

Belum reda polemik tersebut, tim sepak bola Kabupaten Halmahera Selatan juga mengajukan protes resmi kepada panitia terkait dugaan penggunaan pemain yang dinilai tidak sah oleh tim Kota Ternate. Situasi ini kembali memperlihatkan bahwa aspek administrasi dan pengawasan masih menyisakan celah yang berpotensi memicu konflik antar kontingen.

Sorotan juga datang dari Cabang Olahraga Wushu. Dalam pertandingan yang mempertemukan atlet Kabupaten Kepulauan Sula dengan Pulau Morotai, muncul berbagai keluhan terkait keputusan perangkat pertandingan. Terlepas dari benar atau tidaknya keberatan yang disampaikan, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa integritas wasit dan juri merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan terhadap sebuah kompetisi olahraga.

Wasit dan juri bukan sekadar pengadil pertandingan. Mereka adalah penjaga keadilan di arena kompetisi. Karena itu, setiap keputusan yang diambil harus berdiri di atas profesionalisme, independensi, dan netralitas. Ketika muncul keraguan terhadap objektivitas perangkat pertandingan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil sebuah laga, melainkan juga kepercayaan atlet, official, dan masyarakat terhadap seluruh penyelenggaraan Porprov.

Prinsip ini tidak hanya berlaku pada cabang olahraga Wushu, tetapi juga untuk seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan. Setiap atlet yang hadir membawa nama daerahnya telah melalui proses latihan yang panjang, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi meraih prestasi. Mereka berhak mendapatkan pertandingan yang dipimpin oleh perangkat yang profesional, berintegritas, dan bebas dari segala bentuk keberpihakan.

Oleh sebab itu, kualitas dan integritas wasit maupun juri juga harus menjadi bagian penting dari evaluasi pelaksanaan Porprov tahun ini.
Puncak sorotan terjadi pada partai final futsal antara Halmahera Barat dan tuan rumah Halmahera Utara. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Halmahera Barat berhasil mengamankan medali emas setelah keluar sebagai pemenang. Namun euforia kemenangan berubah menjadi kontroversi setelah beredar video yang memperlihatkan pelatih Halmahera Barat, diduga mendapat tindakan kekerasan dari salah satu official tim Halmahera Utara usai melakukan selebrasi kemenangan.

Peristiwa tersebut tentu sangat disayangkan. Sebab olahraga seharusnya menjadi ruang persaudaraan dan sportivitas, bukan arena pelampiasan emosi yang berujung pada tindakan yang mencederai semangat kompetisi.
Di luar arena pertandingan, persoalan lain yang tak kalah penting adalah tidak maksimalnya fungsi Media Center Porprov. Padahal media center memiliki peran strategis sebagai pusat informasi, dokumentasi, publikasi, serta penyebaran perkembangan seluruh cabang olahraga selama pelaksanaan Porprov.

Akibat tidak berjalannya fungsi tersebut secara optimal, masyarakat kesulitan memperoleh informasi terkini mengenai hasil pertandingan, perkembangan cabang olahraga, hingga perolehan medali masing-masing daerah. Kondisi ini membuat gaung Porprov terasa kurang menggema di tengah masyarakat, padahal event ini merupakan pesta olahraga terbesar tingkat provinsi.

Jika dicermati secara menyeluruh, berbagai persoalan yang muncul memiliki benang merah yang sama, yakni lemahnya koordinasi dan manajemen penyelenggaraan. Keterlambatan penyediaan tempat tinggal bagi atlet dan official menunjukkan bahwa perencanaan logistik belum dilakukan secara maksimal. Sementara berbagai polemik administrasi, persoalan perangkat pertandingan, serta konflik di lapangan memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Yang lebih memprihatinkan, ketika persoalan muncul, sejumlah pihak mengeluhkan sulitnya mendapatkan respons cepat dari panitia. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sistem penanganan masalah atau crisis management belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam sebuah event olahraga besar, kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat merupakan faktor penting untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan.

Tulisan ini lahir dari hasil pengamatan penulis sejak dimulainya pelaksanaan Porprov V Maluku Utara 2026. Berbagai informasi yang menjadi dasar penulisan diperoleh dari pantauan terhadap jalannya kegiatan, video-video yang beredar luas di media sosial, status dan cuitan masyarakat, serta pemberitaan yang dipublikasikan oleh rekan-rekan jurnalis dari berbagai media.

Karena itu, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Sebaliknya, tulisan ini merupakan bentuk kritik konstruktif yang lahir dari kepedulian terhadap kemajuan olahraga Maluku Utara. Sebab setiap kekurangan yang terjadi seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terulang pada penyelenggaraan berikutnya.

Porprov V Maluku Utara kini tinggal menghitung hari. Sesuai jadwal, pesta olahraga empat tahunan ini akan berakhir pada 15 Juni 2026. Tentu tidak ada yang menginginkan berbagai insiden tersebut menjadi warisan buruk yang menutupi perjuangan para atlet yang telah berlatih dan bertanding dengan penuh pengorbanan demi mengharumkan nama daerahnya masing-masing.

Publik Maluku Utara berharap sisa waktu pelaksanaan Porprov dapat dimanfaatkan panitia untuk melakukan pembenahan, memastikan seluruh pertandingan berjalan aman, tertib, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Dibawah kepemimpinan Ketua Umum KONI Maluku Utara yang baru, H. Sarbin Sehe, masyarakat tentu berharap berbagai catatan yang muncul dalam Porprov kali ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk melahirkan penyelenggaraan yang lebih baik di masa depan.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah Porprov tidak hanya diukur dari banyaknya medali yang berhasil diperebutkan. Lebih dari itu, keberhasilan sesungguhnya terletak pada kualitas penyelenggaraan, kenyamanan peserta, integritas panitia, profesionalisme perangkat pertandingan, serta kemampuan menjaga marwah olahraga Maluku Utara di mata publik.

Sebab ketika atlet telah memberikan yang terbaik di lapangan, maka panitia, wasit, juri, dan seluruh perangkat pertandingan juga dituntut memberikan yang terbaik dalam penyelenggaraan. Itulah esensi sesungguhnya dari sebuah pesta olahraga yang ingin dikenang karena prestasi, bukan karena kontroversi. (*)

Penulis : Ilham M. Mansur

Editor : Redaksi