Dampak Sekolah Gratis SD-SMP di Kota Ternate

Redaksi Kasedata

Rabu, 16 Juli 2025 - 21:46 WIT

URL berhasil dicopy

Foto : ilustrasi

Kasedata.id — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP resmi dibacakan pada 27 Mei 2025 lalu. Kebijakan ini menuai respons dari berbagai pihak, termasuk sekolah swasta di Kota Ternate yang dipastikan menjadi “korban” dari kebijakan tersebut.

Apalagi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Muhlis Djumadi, sebelumnya menyatakan bahwa putusan tersebut final dan wajib dijalankan. Pernyataan ini mempertegas komitmen Pemkot Ternate terhadap implementasi kebijakan pendidikan gratis yang menjadi mandat konstitusi.

Akan tetapi sejumlah sekolah swasta menilai bahwa kebijakan ini perlu pendekatan teknis yang cermat dan adil agar tidak menimbulkan ketimpangan terutama dalam hal pembiayaan operasional.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Sekolah SD Islamiyah 5 Kota Ternate, Halima, menyambut baik kebijakan tersebut karena diyakini dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.

“Soal pendidikan gratis tentu sangat baik dan masyarakat pasti senang. Tapi kami ini berada dibawah yayasan. Banyak guru honorer yang gajinya bergantung pada iuran sekolah. Kalau kebijakan ini dijalankan tanpa ada keseimbangan bantuan dari pemerintah, kami bisa kesulitan,” ujarnya kepada media, Rabu (16/7/2025).

Menurut Halima, sekolah swasta tidak bisa disamakan begitu saja dengan sekolah negeri karena sumber anggaran mereka berbeda. Ia menegaskan, jika kebijakan ini dijalankan, Dinas Pendidikan harus mengkaji secara teknis dan menyeluruh agar implementasinya tidak merugikan pihak swasta.

“Kalau tidak ada dukungan dana operasional atau bantuan langsung untuk sekolah swasta, maka sarana, prasarana, dan kesejahteraan guru bisa sangat terdampak. Kami berharap pengkajian dilakukan dengan tepat sasaran,” tegasnya.

Halima juga berharap pemerintah tidak hanya melihat sekolah swasta sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra strategis dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama di jumlah sekolah masih terbatas.

“Kebijakan ini bagus, tapi harus dibarengi perhatian yang adil bagi kami di sekolah swasta. Kami butuh dukungan agar bisa bertahan dan tetap memberikan pelayanan pendidikan yang layak,” tutupnya. (*)