Dana Desa Busua Disorot, IPMB Minta Inspektorat Halsel Bertindak

Kamis, 12 Maret 2026 - 22:20 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum IPMB, Irfan Haerudin

Ketua Umum IPMB, Irfan Haerudin

Kasedata.id – Ikatan Pelajar Mahasiswa Busua (IPMB), mengecam sikap pemerintah daerah dinilai lamban dalam menindaklanjuti hasil audit pengelolaan Dana Desa (DD) Busua di Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.

Hingga kini, pengurus IPMB menilai belum ada kejelasan dari pemerintah melalui Inspektorat terkait perkembangan maupun penyelesaian hasil audit itu kepada masyarakat.

Ketua Umum IPMB, Irfan Haerudin, menyatakan keterlambatan penyelesaian audit itu menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Baca Juga :  Ketua Fatayat NU Malut Serukan Gerakan Besar Koperasi Perempuan Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa seharusnya Inspektorat bersama Bupati Halsel segera memberikan penjelasan serta mengambil langkah tegas jika ditemukan ada pelanggaran dana desa.

“DD merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” tegas Irfan kepada media ini, Kamis (12/3/2026).

Karena itu, IPMB mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan proses audit serta mempublikasikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, mereka meminta agar pihak yang bertanggung jawab ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga :  PWI Halsel Inisiasi Fun Football, Pererat Sinergi Antar Instansi

IPMB juga menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada penyelesaian yang jelas dan transparan.

Bahkan, jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, organisasi mahasiswa ini tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.(*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Wagub Sarbin Sehe Lantik Zulkifli Bian sebagai Kepala BKD Malut Definitif
Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif
Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik
Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan
Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:23 WIT

Wagub Sarbin Sehe Lantik Zulkifli Bian sebagai Kepala BKD Malut Definitif

Rabu, 18 November 2026 - 20:38 WIT

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Rabu, 18 November 2026 - 17:59 WIT

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 November 2026 - 16:35 WIT

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 22:25 WIT

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project

Berita Terbaru

Ilustrasi pelantikan

Sofifi

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:59 WIT

Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]

Sofifi

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:35 WIT