Kasedata.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara terus memperkuat pelaksanaan program pendidikan gratis bagi siswa sekolah negeri dan swasta. Program ini merupakan gebrakan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe pasca mereka dilantik.
Kepala Dikbud Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menyampaikan perkembangan program ini lewat Talk Show yang digelar Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara di Landmark Kota Ternate, Rabu (19/3/2025) malam.
Dalam paparannya, Abubakar menjelaskan bahwa Dikbud saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan gratis. Upaya ini dimulai dari optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN sebesar Rp130 miliar, serta BOS Daerah (Bosda) yang berasal dari APBD senilai Rp25 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini menjadi prioritas Dinas Pendidikan dalam menyongsong pendidikan gratis bagi siswa SMK, SMA, dan SLB di Maluku Utara yang dicetuskan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami tidak hanya fokus pada akses pendidikan gratis, tetapi juga pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, serta kesejahteraan guru,” jelas Abubakar.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa anggaran BOS didasarkan pada jumlah siswa di Maluku Utara yang saat ini mencapai 64 ribu siswa.
Meski demikian, Abubakar mengakui masih ada beberapa sekolah yang menarik biaya dari siswa. Pihaknya menargetkan agar pada April mendatang, tidak ada lagi pungutan dari komite sekolah.
“Masih ada beberapa komponen tertentu yang tidak bisa dibiayai melalui dana BOS, sehingga sekolah melakukan penarikan biaya tambahan. Misalnya, biaya praktik di sekolah kejuruan, serta kebutuhan pelayaran dan kesehatan. Selain itu, ada kesejahteraan guru termasuk biaya makan dan minum mereka yang juga menjadi perhatian kami,” terangnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dikbud telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12 miliar guna menutup biaya yang tidak terakomodasi dalam dana BOS.
“Dalam aturan dana BOS, ada sekitar 12 komponen yang dapat dibiayai, sementara sisanya tidak bisa. Karena jika dipaksakan akan menjadi temuan dalam audit,” ujarnya.
Menurut Abubakar, dari total 407 sekolah dengan 64 ribu siswa di Maluku Utara, tahap awal program ini akan mencakup setidaknya 45 ribu siswa dari sekolah negeri. Efisiensi anggaran telah dilakukan untuk memastikan kelancaran program ini.
“Sementara untuk Kabupaten Sula dan Taliabu, sekolah-sekolahnya tidak menarik dana komite. Karena itu, kami akan menyesuaikan kebijakan agar semua siswa mendapatkan manfaat dari program ini,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ilham Mansur
Editor : Sandin Ar
