Garap RPJMD 2025-2029, Tiga Isu Ini Jadi Sorotan DPRD Ternate

Kasedata.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate mulai menggarap penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2025–2029. Dalam rapat perdana baru-baru ini digelar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, sejumlah isu krusial menjadi sorotan.

Rapat bersama itu bertujuan untuk mencocokkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang mulai disusun Bapemperda dengan materi dalam rancangan akhir RPJMD.

“Ada sekitar 9 hingga 10 isu strategis yang kami identifikasi. Rapat ini untuk memastikan apakah semua sudah diakomodir dalam draft akhir RPJMD atau belum,” kata Anggota Bapemperda DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Baharudin, Senin malam (15/7/2025).

Baca Juga :  Ekskul, Ruang Ekspresi dan Prestasi Siswa di SMK Negeri Ternate

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Junaidi menekankan bahwa sebagian besar dari daftar tersebut telah mendapatkan atensi Pemerintah Kota, khususnya dalam hal penanganan persoalan sampah, krisis air bersih, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Masalah persampahan dan air bersih harus menjadi prioritas. Tapi yang juga penting adalah revitalisasi dua BUMD, yakni Bank BPRS dan Perumda Air Minum Ake Gaale,” ungkap Junaidi, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi II DPRD.

Menurutnya, BUMD yang sehat bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi daerah, tetapi juga harus memiliki kontribusi sosial yang nyata. Kinerja keuangan dan layanan publik keduanya harus berjalan seiring.

“Kita ingin melihat seberapa besar kontribusi BUMD, baik dari sisi ekonomi maupun manfaat sosialnya. Ini yang akan terus kami dorong melalui pembahasan Ranperda RPJMD,” tegasnya.

Junaidi menambahkan, pembahasan ini ditargetkan rampung dalam waktu dua minggu ke depan. Isu-isu yang telah dipetakan akan menjadi bagian dari kerangka 14 program prioritas revitalisasi dan penguatan BUMD di Kota Ternate.

“ Dokumen RPJMD 2025–2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi mencerminkan kebutuhan riil masyarakat” pungkas Junaidi. (*)

Penulis : Haerun Hamid

Editor : Sandin Ar