Gegara Ini DPRD Ternate Tunda Bahas RAPBD 2026

Kamis, 20 November 2025 - 17:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor DPRD Kota Ternate [dok : kasedata]

Kantor DPRD Kota Ternate [dok : kasedata]

Kasedata.id – DPRD Kota Ternate menunda rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 setelah sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir dan hanya mengirimkan perwakilan.

Rapat dijadwalkan pada Kamis (20/11/2025) tadi, sedianya dimulai pukul 09.30 WIT untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Kesehatan (Dinkes). Sementara pukul 14.00 WIT dijadwalkan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan (Disdik).

Namun ketidakhadiran para kepala OPD dalam agenda penting ini dinilai oleh DPRD sebagai hal yang tidak tepat. Mengingat rapat ini membahas postur anggaran 2026 sehingga membutuhkan kehadiran pejabat pengambil keputusan.

“Rapat pembahasan RAPBD 2026 harusnya sudah berjalan sesuai undangan. Tapi karena pimpinan OPD tidak hadir, pembahasan terpaksa ditunda,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu.

Menurutnya, pembahasan RAPBD tidak bisa diwakilkan di level kabid atau utusan lainnya karena mereka tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis terkait anggaran.

“Kalau rapat hanya dihadiri bawahan tidak efektif. Mereka tidak bisa memutuskan karena yang dibahas ini menyangkut RAPBD 2026. Harus kepala OPD yang hadir,” tegasnya.

Baca Juga :  Kesbangpol Ternate Gelar FGD Indeks Demokrasi Indonesia

Jamian juga menilai perwakilan OPD tidak dapat memberikan penjelasan detail terhadap berbagai pertanyaan DPRD. Sebab tahapan pembahasan RAPBD tahap I ditargetkan harus rampung pada 25 November 2025.

Ia menambahkan bahwa pembahasan APBD 2026 diperkirakan akan banyak mengalami perubahan seiring rencana Pemerintah Pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini menuntut Pemkot Ternate menjelaskan secara rinci program prioritas dan kegiatan mana yang akan disesuaikan atau dipangkas.

“Karena yang hadir hanya bawahan, maka hal-hal strategis itu tidak bisa dijelaskan secara komprehensif,” pungkas Jamian. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

DPRD Malut Tekankan Pemerataan, Anggaran Infrastruktur 2027 Capai Rp 853 Miliar
Dikbud Malut Gandeng Polda Perkuat Karakter Siswa, Radikalisme dan Narkoba Jadi Perhatian
RSUD Chasan Boesoiri Mulai Tangani Kasus Kompleks Pembuluh Darah Otak
Pemprov Malut Matangkan Pesparani II, Sarbin Tekankan Kualitas Persiapan dan Toleransi
PAD Lampaui Target, Pemda Sula Evaluasi Capaian Pajak-Retribusi 
Apel Siaga Bencana, Kapolres Ternate Tekankan Sinergi Lintas Sektoral 
Potensi Banjir hingga Pohon Tumbang, Ternate Gelar Apel Siaga Bencana
Dari Ngade hingga Halut, IMM Apresiasi BPJN Malut Tangani Infrastruktur

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 19:17 WIT

DPRD Malut Tekankan Pemerataan, Anggaran Infrastruktur 2027 Capai Rp 853 Miliar

Kamis, 5 November 2026 - 18:34 WIT

Dikbud Malut Gandeng Polda Perkuat Karakter Siswa, Radikalisme dan Narkoba Jadi Perhatian

Kamis, 5 November 2026 - 14:02 WIT

RSUD Chasan Boesoiri Mulai Tangani Kasus Kompleks Pembuluh Darah Otak

Kamis, 5 November 2026 - 13:52 WIT

Pemprov Malut Matangkan Pesparani II, Sarbin Tekankan Kualitas Persiapan dan Toleransi

Rabu, 4 November 2026 - 21:08 WIT

PAD Lampaui Target, Pemda Sula Evaluasi Capaian Pajak-Retribusi 

Berita Terbaru