PII Maluku Utara Desak Polda Bebaskan 11 Warga Adat Maba Sangaji

Kamis, 22 Mei 2025 - 00:00 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Risko Hardi, Sekretaris Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Maluku Utara || dok : haerun

Risko Hardi, Sekretaris Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Maluku Utara || dok : haerun

Kasedata.id — Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Maluku Utara (Malut) mendesak Polda Malut segera membebaskan 11 warga adat Maba Sangaji yang ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas PT Position pada 16 Mei 2025 lalu.

Aksi protes masyarakat adat Maba Sangaji dilakukan sebagai bentuk penolakan atas dugaan perampasan lahan serta perusakan kawasan hutan adat oleh PT Position. Ironisnya, masarakat yang mempertahankan hak atas tanah leluhur kini justru dikriminalisasi dan dituding melakukan tindakan premanisme.

“Penetapan status tersangka terhadap masyarakat adat Maba Sangaji dan tudingan bahwa aksi mereka adalah premanisme, merupakan bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat masyarakat adat. Mereka adalah petani dan pemburu yang membawa alat tradisional seperti parang dan tombak, bukan kriminal. Polisi tidak bisa serta merta menangkap mereka dengan dalih undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata tajam,” tegas Sekretaris Umum PII Wilayah Maluku Utara, Risko Hardi, melalui siaran persnya, Rabu (21/5/2025).

Baca Juga :  80 Calon Kepsek Masuk Tahap Uji Kompetensi, Dikbud Malut Tegaskan Merit System

PII menilai penetapan tersangka terhadap warga yang memperjuangkan tanah adatnya adalah bentuk pembungkaman terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat.

“Kami meminta Polda Malut meninjau kembali langkahnya. Harus diingat bahwa aksi masyarakat dilakukan secara damai, dan hal itu dijamin dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya telah diakui dalam UUD 1945 Pasal 18B, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjamin eksistensi hukum adat,” tambahnya.

Baca Juga :  PT Position Dukung dan Perkuat Budaya Masyarakat Lingkar Tambang

Lebih lanjut, PII Malut mengingatkan agar Polda tidak tunduk pada tekanan korporasi dan mengabaikan aspirasi rakyat kecil. PII berharap adanya pendekatan yang lebih humanis serta pelibatan pemerintah provinsi/kabupaten dalam penyelesaian konflik.

“Jika Polda Malut tidak segera membebaskan 11 warga adat dan terus berpihak pada kepentingan korporasi, kami siap turun ke jalan dan menggelar konsolidasi besar-besaran,” tegas Risko Hardi. (*)

Penulis : Haerun Hamid

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Parkir Benteng Oranje Dipungut Dishub Ternate, Dasar Hukum Dipertanyakan
BPK Temukan Salah Klasifikasi Anggaran di Sejumlah SKPD Pemprov Malut
42 Tahun SMPN 4 Ternate, Perkuat Ekosistim Pendidikan
Sabtu Dini Hari, Rumah di Kalumata Ternate Ludes Terbakar
Akademisi Dukung Pembatasan Pesta Joget, Soroti Kearifan Lokal Warga Sula
Belanja Pemprov Malut 2027 Disiapkan Lebih Awal, Ini Target BPBJ
Pelayanan di Malut Butuh Sinergi, Pemprov Buka Pintu untuk Kemenimipas
PUPR dan BPBJ Matangkan Proyek 2027, Pengusaha Lokal Disiapkan Masuk

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 21:03 WIT

Parkir Benteng Oranje Dipungut Dishub Ternate, Dasar Hukum Dipertanyakan

Sabtu, 21 November 2026 - 20:35 WIT

BPK Temukan Salah Klasifikasi Anggaran di Sejumlah SKPD Pemprov Malut

Sabtu, 21 November 2026 - 17:28 WIT

42 Tahun SMPN 4 Ternate, Perkuat Ekosistim Pendidikan

Jumat, 20 November 2026 - 18:51 WIT

Akademisi Dukung Pembatasan Pesta Joget, Soroti Kearifan Lokal Warga Sula

Kamis, 19 November 2026 - 21:55 WIT

Belanja Pemprov Malut 2027 Disiapkan Lebih Awal, Ini Target BPBJ

Berita Terbaru

Pendidikan

42 Tahun SMPN 4 Ternate, Perkuat Ekosistim Pendidikan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 17:28 WIT

Sekretaris PGRI Kota Ternate, Ikbal Ahmad, saat menghadiri technical meeting Liga Pelajar II tingkat SD se-Kota Ternate [dok : kasedata.id]

Olahraga

PGRI Ternate Jadikan Liga Pelajar Pembentukan Karakter Siswa

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:57 WIT