Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Halaman Kantor Gubernur, Sofifi, Senin (4/5/2026).
Apel tersebut diikuti para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, hingga seluruh ASN dan PPPK lingkup Pemprov Maluku Utara.
Dalam amanatnya, Sherly menyampaikan sejumlah poin strategis hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sejak 2025 hingga April 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur menegaskan masih adanya keterlambatan penginputan data oleh sejumlah OPD yang berdampak langsung pada proses pembayaran gaji ASN secara elektronik.
“Ini peringatan pertama dan terakhir. Jika masih terjadi keterlambatan, catatan kinerja akan langsung diberikan kepada Kepala OPD, Sekretaris, dan Bendahara,” tegas Sherly.
Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022, katanya, batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD akan berlaku mulai 2027.
Dengan APBD Maluku Utara saat ini Rp 2,7 triliun dan PAD Rp 1,2 triliun, target PAD 2026 dipatok naik menjadi Rp 1,5 triliun.
“Kalau target ini tidak tercapai, TPP ASN 2027 berisiko tidak terbayar. Semua OPD harus bergerak bersama optimalkan sektor pajak dan retribusi,” ujarnya.
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025, kata dia, menempatkan Maluku Utara di peringkat 31 dari 34 provinsi.
Masalah utama, kata Sherly, adalah belum adanya data yang akurat dan terintegrasi antar-OPD.
“Ini jadi penghambat kebijakan tepat sasaran. Kita harus berbenah,” tegasnya.
Efisiensi anggaran akan difokuskan pada pembangunan jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Menariknya, proyek lapen akan menggunakan skema kontrak payung yang disebut sebagai salah satu yang pertama di Indonesia.
“Saya titip ke PUPR, utamakan kualitas. Konektivitas adalah kunci layanan pendidikan dan kesehatan menjangkau hingga desa,” pesannya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Pemprov Malut telah menjalin kerja sama dengan berbagai sekolah kedinasan seperti PKN STAN, Polstat STIS, hingga institusi di bawah Kementerian Perhubungan.
Selain itu, kolaborasi dengan UGM dan IPB membuka peluang beasiswa S2 bagi ASN.
Sherly juga meminta sosialisasi masif SPMB 2026 yang telah dibuka secara online dengan jalur prestasi, mutasi, dan afirmasi tanpa biaya untuk jenjang SMA.
Gubernur memberi perhatian serius terhadap kualitas layanan rumah sakit daerah yang dinilai masih perlu pembenahan.
“Ini soal keselamatan dan nyawa masyarakat. Tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Di akhir amanatnya, Sherly mengingatkan seluruh ASN agar bekerja dengan orientasi pada solusi nyata bagi masyarakat.
“Belanja pegawai Rp 1,2 triliun harus dibuktikan dengan kinerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
