Rakor Anggaran Pendidikan di Maluku Utara, Gubernur Harap Dikelola Transpransi

Kasedata.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Pengelolaan BOSP, sekaligus Sosialisasi Implementasi BOSDA tahun 2025.

Kegiatan Rakor ini dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bertempat di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Kota Ternate, Sabtu (22/3/2025).

Turut hadir Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe, Kaban BPKAD Ahmad Purbaya, Kepala Dinas PUPR, Karo Hukum, Kepala BPMP Malut, Kepala Balai Guru Penggerak Malut, para Kacab Dinas Kabupaten dan Kota, serta seluruh Kepala sekolah (Kepsek) SMA, SMK, dan SLB se- Maluku Utara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gubernur Sherly Tjoanda Laos dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan rakor ini sekaligus mensosialisasikan program kerja 100 hari Sherly- Sarbin, yakni pendidikan gratis yang terjangkau dan berkualitas kepada 419 Kepala SMA, SMK, dan SLB.

“Prioritas 100 hari dalam program Sherly-Sarbin yaitu pendidikan gratis untuk SMA,SMK, dan SLB, yakni uang komite yang selama ini dibebankan kepada orang tua siswa. Karena itu, Pemerintah Maluku Utara akan memberikan bantuan melalui dana BOSDA,” kata Sherly

Gubernur juga menegaskan kepada seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB se- Maluku Utara, tentang pengelolaan dana BOS tahun 2025 akan diberlakukan melalui aplikasi berbasis digital.

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan,” sebutnya.

Ia menekankan, pentingnya pembaharuan data secara berkala, baik terkait jumlah siswa, jurusan, hingga data guru secara rinci.

Menurut Gubernur, data yang akurat akan menjadi dasar dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan, termasuk perbaikan sarana prasarana dan peningkatan akreditasi sekolah.

“Dana BOS harus dikelola dengan baik dan transparan, karena apabila dana BOSP dimanfaatkan dengan baik maka kedepannya bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerinta daerah akan menjadi lebih muda,” terang Sherly.

“APBD adalah hak rakyat, kita dibayar negara untuk mengelola hak rakyat, maka kita disini sebagai penujang harusnya hanya mengambil porsi hanya 20-30 persen sebagai biaya operasional untuk mengelola APBD yang menjadi haknya rakyat,” tambahnya.

Orang nomor satu di Pemprov Malut ini berharap, seluruh sekolah baik SMA, SMK, dan SLB dapat memasang starling sehingga dapat mempermudah komunikasi serta dapat mengakses pelaporan data sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Data yang akurat akan menjadi dasar dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan, termasuk perbaikan sarana prasarana dan peningkatan akreditasi sekolah. Penting juga adanya kolaborasi antara guru, Kadis Pendidikan, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bekerja dengan baik maka peningkatan kualitas guru dan sisiwa di seluruh sekolah bisa terwujud,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ilham Mansur

Editor : Sandin Ar