Usulan DOB di Halsel Tergantung Moratorium dan RPP

Senin, 7 Juli 2025 - 20:44 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Halsel, Muslim Hi. Rakib || Foto : Ridal_kasedata

Wakil Ketua DPRD Halsel, Muslim Hi. Rakib || Foto : Ridal_kasedata

Kasedata.id — Usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tergantung pencabutan moratorium dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Wilayah dan Penataan Wilayah Besar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Halsel, Muslim Hi. Rakib, saat wawancarai, Senin (7/7/2025).

Muslim mengatakan bhawa berdasarkan hasil konsultasi DPRD dengan Komisi II DPR RI dan Dirjen Otda Kemendagri, belum ada persetujuan terkait adanya pembentukan DOB.

“Pihak Kemendagri tak merespons usulan tersebut. Begitu juga ketika berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI. Karena pada prinsipnya pemerintah pusat tetap mengikuti mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Kata dia, pemerintah pusat belum memberikan respons positif selama moratorium pemekaran DOB belum dicabut. Bahwa ada dua RPP sebagai dasarnya, yakni RPP Wilayah dan RPP Penataan Wilayah Besar yang sampai sekarang belum dibahas.

“Jadi selama belum moratorium belum dicabut, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa,” jelas Muslim.

Disentil soal rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DOB, Muslim menyebut itu bukan merupakan satu-satunya syarat utama, tapi salah satu syarat sebagai usulan pemekaran DOB.  Pembentukan Pansus DOB ini bisa dilakukan kapan saja. Namun pembentukan Pansus itu bisa memenuhi syarat atau tidak, salah satunya RPP. Jangan sampai Pansus sudah dibentuk, tapi tidak bekerja apa-apa.

Baca Juga :  Dua Organisasi Mahasiswa Demo PT IMS di Halmahera Selatan

“Jadi itu yang kemudian kami bahas di RDP 9 Juli nanti. Intinya kami menunggu sampai ada RPP dan moratorium itu dicabut. Kami juga tidak bisa berbuat banyak,” tuturnya.

“Pembentukan Pansus nanti, nanti dilihat perkembangan dalam rapat dengar pendapat dengan Konsorsium dan pemerintah daerah yang dijadwalkan pada hari Rabu,” tambah Muslim. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate
Komitmen Sherly-Sarbin Nyata, Satu Lagi Sekolah Kedinasan Dibuka bagi Putra-Putri Malut
Pimpin IKTK, Rizqi Yusuf Ajak Warga Tidore Perkuat Solidaritas
Pemprov Malut Percepat Hunian Suku Togutil, Anggaran Rp 2 Miliar Disiapkan
17 Grup dan 20 Vokalis Bersaing di Festival Qasidah Maluku Utara
PKN STAN Apresiasi Langkah Pemprov Malut Buka Akses Sekolah Kedinasan
Empat Kuota Petugas Haji Malut Diperebutkan, Hasil Seleksi Segera Diumumkan
Pokir DPRD Masuk Meja Pembahasan APBD 2027, Pemprov Malut Benahi Sinkronisasi Program

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 23:56 WIT

Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Senin, 16 November 2026 - 22:10 WIT

Komitmen Sherly-Sarbin Nyata, Satu Lagi Sekolah Kedinasan Dibuka bagi Putra-Putri Malut

Senin, 16 November 2026 - 14:28 WIT

Pemprov Malut Percepat Hunian Suku Togutil, Anggaran Rp 2 Miliar Disiapkan

Senin, 16 November 2026 - 14:12 WIT

17 Grup dan 20 Vokalis Bersaing di Festival Qasidah Maluku Utara

Senin, 16 November 2026 - 13:33 WIT

PKN STAN Apresiasi Langkah Pemprov Malut Buka Akses Sekolah Kedinasan

Berita Terbaru

Olahraga

Kantongi SK Karteker, PGSI Malut Mulai Konsolidasi Musprov

Senin, 16 Nov 2026 - 23:06 WIT

Ketua tim pemenang, Mislan Syarif (kameja biru) bersama calon ketua umum PSSI Malut MR (kameja putih) dan ketua PSSI Kota Ternate, Fandy Mahmud [dok : kasedata]

Olahraga

Ketua Tim Pemenang Optimis MR Menang di Kongres PSSI Malut 

Senin, 16 Nov 2026 - 19:53 WIT