Wagub Maluku Utara Kawal Pupuk Subsidi Tepat Sasaran Lewat Digitalisasi Penyaluran

Jumat, 7 Agustus 2026 - 20:23 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Audiensi Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe bersama pihak PT Pupuk Indonesia di Kediaman Crysant Ternate. || dok : Kasedata

Audiensi Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe bersama pihak PT Pupuk Indonesia di Kediaman Crysant Ternate. || dok : Kasedata

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempertegas komitmennya memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima petani yang berhak. Hal itu menjadi salah satu poin utama dalam audiensi Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, bersama PT Pupuk Indonesia di Kediaman Crysant, Jumat (7/8/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Maluku Utara, Anwar M. Nur bersama jajaran serta perwakilan PT Pupuk Indonesia.

Audiensi membahas tiga agenda utama, yakni penyaluran pupuk subsidi, pemutakhiran data penerima, serta dukungan terhadap sembilan komoditas strategis daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan, pemerintah tidak ingin persoalan pupuk subsidi berhenti pada ketersediaan barang. Distribusi hingga ke tangan petani harus dipastikan berjalan tepat harga, jumlah, waktu, dan sasaran.

“Jangan sampai petani sudah dapat subsidi tapi masih terbebani biaya transport karena kiosnya jauh. Ini harus kita carikan solusi. Kalau bisa sistemnya kita digitalkan supaya lebih transparan dan tidak ada pungutan,” tegas Wagub.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Pertanian Anwar M. Nur memaparkan sejumlah kondisi dan kebutuhan sektor pertanian di lapangan. Salah satunya kebutuhan komoditas nangka di Maluku Utara yang mencapai 2.576 ton.

Baca Juga :  Rancangan APBD Perubahan Kota Ternate Resmi Disahkan

Selain nangka, pemerintah juga mendorong pengembangan delapan komoditas strategis lainnya, termasuk sektor perikanan dan kelapa. Pengembangan tersebut diarahkan melalui 30 komunitas tani dengan skema pengelolaan lahan produktif seluas dua hektare.

Dari hasil pembahasan bersama Pupuk Indonesia, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius pemerintah.

Pertama, pemutakhiran data penerima. Masih ditemukan petani yang belum masuk dalam RDKK sehingga tidak dapat mengakses pupuk subsidi. Bahkan, terdapat data penerima yang diketahui sudah meninggal dunia. Untuk itu, Pemprov Maluku Utara bersama Pupuk Indonesia sepakat mempercepat pembaruan data berbasis KTP agar penyaluran lebih tepat sasaran.

Kedua, persoalan distribusi. Jarak kios dengan kelompok tani masih menjadi kendala di sejumlah wilayah. Biaya pengangkutan dari kios menuju lahan juga masih harus ditanggung petani dan berada di luar harga pupuk subsidi. Karena itu, akan dikaji kemungkinan penerapan titik bagi yang lebih dekat dengan kelompok tani.

Ketiga, aturan teknis pengambilan pupuk. Mekanisme pengambilan dalam kemasan 50 kilogram dinilai belum cukup fleksibel. Kondisi ini menjadi kendala ketika kebutuhan petani tidak sesuai dengan jumlah tersebut. Masukan dari pemerintah daerah tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Pupuk Indonesia.

Baca Juga :  APBD-P Maluku Utara Tahun 2026 Tembus Rp 3,211 Triliun

Keempat, digitalisasi penyaluran. Pemerintah juga mendorong sistem pembayaran dan penyaluran subsidi berbasis transfer atau digital agar lebih transparan, akuntabel, sekaligus memudahkan pengawasan.

Tak hanya berbicara soal pupuk, Wagub Sarbin turut menekankan pentingnya perlindungan terhadap petani, termasuk melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan bagi para pelaku sektor pertanian.

“Kita ingin setiap kecamatan di Maluku Utara bisa mandiri. Hasil pertaniannya harus bisa diserap di daerah sendiri. Ini kerja bersama kita dengan Pupuk Indonesia,” ujar Sarbin.

Pemprov Maluku Utara bersama Pupuk Indonesia dan Dinas Pertanian selanjutnya akan menindaklanjuti hasil audiensi tersebut melalui langkah konkret di lapangan, termasuk turun langsung ke kabupaten/kota untuk memastikan berbagai persoalan distribusi dan data penerima dapat segera dibenahi.

Langkah ini diharapkan mampu membuat subsidi pupuk tidak hanya tersedia di tingkat penyalur, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani Maluku Utara. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate
Komitmen Sherly-Sarbin Nyata, Satu Lagi Sekolah Kedinasan Dibuka bagi Putra-Putri Malut
Pimpin IKTK, Rizqi Yusuf Ajak Warga Tidore Perkuat Solidaritas
Pemprov Malut Percepat Hunian Suku Togutil, Anggaran Rp 2 Miliar Disiapkan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:25 WIT

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Selasa, 17 November 2026 - 18:11 WIT

Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi

Senin, 16 November 2026 - 23:56 WIT

Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Berita Terbaru