Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memastikan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 di Desa Kukumutuk, Halmahera Utara, benar-benar siap digunakan. Bukan hanya bangunan, kesiapan ruang belajar hingga fasilitas penunjang menjadi perhatian pemerintah menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) perdana.
Hal itu terlihat saat Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, turun langsung meninjau SRT 1, Selasa (15/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Sarbin didampingi Sekda Halmahera Utara, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta Plt. Kepala Dinas Sosial.
Sarbin mengecek sejumlah fasilitas utama yang akan digunakan siswa, mulai dari ruang kelas, asrama, toilet hingga jaringan pendukung digital. Ia juga menyempatkan diri menyapa para siswa dan tenaga pendidik sekaligus melihat langsung proses pembelajaran yang berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sarbin, keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana pendidikan, tetapi menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan belajar yang layak.
“Sekolah Rakyat merupakan komitmen pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto yang selaras dengan komitmen Ibu Gubernur untuk memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak,” kata Sarbin di sela-sela kunjungan.
Ia menegaskan, program tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pendidikan berbasis masyarakat.
Di SRT 1, aktivitas pendidikan saat ini telah berjalan dengan 45 siswa tingkat sekolah dasar. Namun kapasitas sekolah tersebut disiapkan jauh lebih besar.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, Elvis Awa, mengatakan nantinya SRT 1 mampu menampung hingga 270 siswa dengan dukungan 75 tenaga pendidik.
“Saat ini sudah ada 45 siswa SD yang melakukan kegiatan belajar. Nantinya Sekolah Rakyat 1 akan menampung 270 siswa dan 75 orang tenaga pendidik,” terang Elvis.
Tahapan penting berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 22 September mendatang melalui pelaksanaan MPLS perdana. Agenda tersebut sekaligus menjadi momentum awal bagi SRT 1 untuk memperkuat perannya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan pendidikan lebih besar.
Sarbin memastikan kesiapan fasilitas menjadi perhatian utama pemerintah sebelum seluruh rangkaian kegiatan pendidikan berjalan secara optimal.
“Kami ingin memastikan semua aspek dapat langsung difungsikan pada MPLS nanti dengan aman dan nyaman bagi para siswa,” ungkapnya.
Bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Sekolah Rakyat diharapkan tidak berhenti sebagai proyek pembangunan fasilitas pendidikan. Program ini didorong menjadi ruang untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
