Wali Kota Ternate Jawab Arah RPJMD 2025-2029

Kasedata.id — Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman,  menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD Kota Ternate Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna ke-7 dan ke-8 masa persidangan III, Jumat kemarin (11/7/2025).

Wali Kota merespon sejumlah catatan yang disampaikan Fraksi NasDem, Fraksi  Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan-Perindo, dan Fraksi Persatuan Bintang Amanat . Ia mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi yang dinilai sangat penting untuk menyempurnakan substansi RPJMD, agar mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks di masa mendatang. “Masukan ini menjadi semangat bersama Pemkot Ternate untuk menyusun arah kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Tauhid.

Terkait komitmen terhadap tata kelola pemerintahan, Tauhid menegaskan pentingnya penempatan pejabat sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. “Saya danWakil Wali Kota selalu menekankan bahwa pejabat harus ditempatkan sesuai kompetensinya, berjiwa inovatif dan berdaya saing,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menyatakan seluruh pimpinan OPD wajib memahami dan menginternalisasi RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program lintas sektor. Selain itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas OPD, pembinaan teknis berkelanjutan, monitoring dan evaluasi yang terukur untuk memastikan implementasi RPJMD berjalan secara konsisten, efektif, dan akuntabel.

“Kami membuka ruang partisipasi dan pengawasan DPRD agar pelaksanaan RPJMD tetap selaras dengan aspirasi masyarakat. Seluruh program dibiayai APBD yang disinkronkan dengan arah kebijakan RPJMD. Dan kami memastikan penggunaan anggaran berdampak langsung bagi masyarakat” kata Wali Kota.

Selain itu, menanggapi tentang pengembangan Pulau Hiri sebagai pusat pariwisata, Pulau Moti sebagai kawasan hortikultura, dan Batang Dua sebagai sentra perikanan, Tauhid menyebut bahwa hal tersebut sejalan dengan prioritas RPJMD. Pengembangan tiga wilayah ini akan didukung infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

Sementara usulan Rumah Sakit Daerah, pihaknya  tetap membuka ruang negosiasi dengan Pemprov Malut terkait RSUD Chasan Boesoirie sebagai skema kolaborasi.

Menanggapi usulan peningkatan kompetensi dan redistribusi guru, Tauhid menegaskan bahwa pemerataan layanan pendidikan berkualitas adalah komitmen utama. “Distribusi guru yang proporsional dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik akan terus didorong, terutama untuk wilayah Hiri, Moti, dan Batang Dua,” kata dia.

Selajutnya, Pemkot mengakui bahwa banjir, UMKM, pariwisata, dan pembangunan kawasan ekonomi baru merupakan tantangan nyata lima tahun ke depan. “Penanganan banjir melalui drainase terpadu dan penguatan infrastruktur dasar akan jadi prioritas. Sektor kelautan dan UMKM juga akan diperkuat melalui fasilitasi pembiayaan, pelatihan, dan promosi berbasis kearifan lokal,” paparnya.

Menanggapi catatan soal belanja pegawai, Tauhid menyebut bahwa saat ini proporsinya masih tinggi karena faktor struktural seperti gaji ASN dan kewajiban tunjangan. “Meski demikian, penyesuaian bertahap ke arah belanja produktif tetap akan dilakukan, dengan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022,” tegasnya.

Pemkot menyambut baik pandangan mengenai penguatan nilai budaya Ternate, pengembangan infrastruktur dasar, dan pemerataan pembangunan. “RPJMD telah mengintegrasikan tujuh nilai budaya lokal (Kie Se Gam Magogugu Matiti Tomdi) ke dalam arah kebijakan lintas sektor. Ini akan jadi fondasi dalam pembangunan karakter dan pariwisata berbasis budaya,” ungkap Tauhid.

Menutup penyampaiannya, Tauhid memastikan bahwa proses finalisasi Ranperda RPJMD akan memperhatikan masukan dari DPRD dan menjamin sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. “RPJMD 2025–2029 ini adalah tonggak strategis pembangunan Kota Ternate. Kami berkomitmen menjadikannya dokumen kerja yang hidup, bukan sekadar formalitas,” tutup Tauhid. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar