Kasedata.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan, Abdillah Kamarulah, berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menyelesaikan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. Hingga 2026, DBH yang belum diselesaikan untuk Kabupaten Halmahera Selatan tercatat mencapai Rp 258 miliar.
Hal itu disampaikan Sekda Halsel usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara di Gedung DPRD Maluku Utara, Sofifi, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, persoalan pembayaran DBH masih menjadi perhatian sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara khususnya Halmahera Selatan. Karena itu, ia berharap penyelesaian DBH untuk tahun anggaran 2025-2026 dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harapan saya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, DBH tahun 2025-2026 agar segera dibayarkan. Karena DBH Halmahera Selatan sampai 2026 masih sekitar Rp 258 miliar dan semuanya belum selesai,” ujar Abdillah.
Ia menyebutkan bahwa penyelesaian DBH tersebut dapat mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan serta memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Selain DBH, Abdillah juga menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur di Halmahera Selatan terus mendapat perhatian melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya untuk jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Sebab, katanya, peningkatan infrastruktur tersebut penting untuk memperlancar akses transportasi dan memastikan masyarakat dapat terlayani dengan baik.
“Kami berharap pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat terus ditingkatkan, sehingga akses masyarakat semakin baik dan kebutuhan mobilitas warga bisa terlayani,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan akan terus memberikan dukungan serta menjaga kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sinergi antarpemerintah daerah diharapkan terus diperkuat agar pembangunan berjalan selaras dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
