Bupati Halsel Dorong Pengelolaan Pesisir Berbasis Keberlanjutan

Sabtu, 11 April 2026 - 10:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Halsel saat memukul gendang sebagai tanda dimulainya Simposium Halmahera Selatan [doc: Ridal/Kasedata]

Bupati Halsel saat memukul gendang sebagai tanda dimulainya Simposium Halmahera Selatan [doc: Ridal/Kasedata]

Kasedata.id – Bupati Halmahera Selatan (Halsel) menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dalam pembukaan Simposium Perikanan dan Kelautan Halsel yang mengangkat tema “Sinergi Kampung Nelayan Merah Putih, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati, Jumat kemarin (10/4/2026).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa daerah yang dipimpinnya memiliki potensi kelautan yang sangat besar, namun pemanfaatannya dinilai belum optimal. Selama ini, pertumbuhan ekonomi daerah masih didominasi sektor ekstraktif yang bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan.

Menurutnya, ketergantungan terhadap sumber daya yang tidak terbarukan berisiko menimbulkan persoalan di masa depan karena ketersediaannya akan terus menurun. Oleh karena itu, pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis keberlanjutan perlu menjadi prioritas untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

“Potensi stok sumber daya perikanan di Halmahera Selatan diperkirakan mencapai sekitar 140 ribu ton. Namun, pemanfaatannya saat ini baru berada di kisaran 59 ribu ton, sehingga peluang pengembangan sektor tersebut masih terbuka luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, karakteristik wilayah Halmahera Selatan yang terdiri dari kurang lebih 400 pulau dengan dominasi wilayah laut mencapai 70 hingga 80 persen menjadi kekuatan utama dalam mendorong pembangunan sektor agromaritim yang berkelanjutan.

Meski demikian, Bupati juga menyoroti ancaman kerusakan ekosistem pesisir yang mulai dirasakan masyarakat. Dari total 249 desa, sekitar 90 persen berada di kawasan pesisir dan sebagian telah mengalami dampak abrasi serta naiknya permukaan air laut akibat menurunnya kualitas ekosistem mangrove dan terumbu karang.

“Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas nelayan yang harus melaut lebih jauh untuk memperoleh hasil tangkapan, sehingga meningkatkan biaya operasional sekaligus menurunkan produktivitas,” ungkapnya.

Baca Juga :  Sungai Opiyang Keruh Picuh Perhatian BWS Maluku Utara

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memiliki komitmen bersama dalam menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir sebagai aset penting daerah. Menurutnya, keberlanjutan lingkungan menjadi kunci utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Simposium ini menghadirkan keynote speaker Rokhmin Dahuri, anggota Komisi IV DPR RI yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti sejumlah narasumber dari pemerintah daerah, akademisi, legislatif, dan lembaga riset.

Melalui forum ilmiah tersebut diharapkan muncul rekomendasi strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan melalui visi pembangunan agromaritim. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Sekda Maluku Utara Lantik Sejumlah Pejabat Baru, Sekwan DPRD Termasuk
Pemprov Malut Evaluasi 15 Jabatan Plt, Dua Posisi Eselon II Segera Terisi
BI dan Pemprov Malut Perkuat Kolaborasi Dorong Ekonomi Biru dan Kendalikan Inflasi
Pemprov Malut Dorong Penguatan Ekonomi Biru untuk Optimalkan Potensi Laut
Gubernur Targetkan Maluku Utara Bebas Korupsi Lewat Sinergi APIP dan APH
Wakil Gubernur Maluku Utara Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-81
DPRD Malut Ingatkan Pinjaman Pemprov Jangan Keluar dari Aturan
Wagub Malut Kenang Jasa Al Yasin Ali, Ajak Masyarakat dan ASN Panjatkan Doa

Berita Terkait

Rabu, 19 Agustus 2026 - 10:12 WIT

Sekda Maluku Utara Lantik Sejumlah Pejabat Baru, Sekwan DPRD Termasuk

Rabu, 19 Agustus 2026 - 09:31 WIT

Pemprov Malut Evaluasi 15 Jabatan Plt, Dua Posisi Eselon II Segera Terisi

Selasa, 18 Agustus 2026 - 21:57 WIT

BI dan Pemprov Malut Perkuat Kolaborasi Dorong Ekonomi Biru dan Kendalikan Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 - 21:28 WIT

Pemprov Malut Dorong Penguatan Ekonomi Biru untuk Optimalkan Potensi Laut

Selasa, 18 Agustus 2026 - 12:29 WIT

Gubernur Targetkan Maluku Utara Bebas Korupsi Lewat Sinergi APIP dan APH

Berita Terbaru