Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi memperkuat gerakan literasi hingga ke daerah kepulauan. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengukuhkan Bunda Literasi Provinsi Maluku Utara, Senin (11/05/2026) di Ballroom Bela Hotel Ternate.
Usai pengukuhan tingkat provinsi, Bunda Literasi yang juga Ketua TP PKK Rusni Sarbin langsung mengukuhkan Bunda Literasi Kabupaten/Kota se-Maluku Utara. Pengukuhan berjenjang ini menjadi langkah strategis Pemprov untuk membangun budaya membaca di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan yang selama ini membatasi akses literasi masyarakat.
Prosesi diawali dengan pembacaan Surat Keputusan, dilanjutkan pembacaan naskah pengukuhan dan penyematan selempang kepada Bunda Literasi Provinsi oleh Wakil Gubernur. Setelah penandatanganan berita acara, Bunda Literasi Provinsi kemudian mengukuhkan dan menyematkan selempang kepada para Bunda Literasi kabupaten/kota se-Maluku Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Prof. E. Aminudin Aziz, turut menyerahkan bantuan buku secara simbolis kepada Wakil Gubernur Maluku Utara sebagai bentuk dukungan penguatan literasi di daerah.
Selain itu, turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara, Mulyadi Tutupoho beserta jajaran, serta para Ketua dan Pengurus TP-PKK Kabupaten/Kota se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Wagub mengungkapkan bahwa persoalan literasi di Maluku Utara masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat minat baca Maluku Utara pada 2024–2025 berada di peringkat 32 dari 38 provinsi di Indonesia.
Meski demikian, pada 2026 skor literasi mulai menunjukkan peningkatan berkat kolaborasi pemerintah daerah dan komunitas literasi.
“Keterbatasan akses buku fisik di wilayah kepulauan dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan serius. Karena itu, kehadiran Bunda Literasi hari ini sangat penting sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem literasi,” tegas Wagub.
Ia menekankan, Bunda Literasi tidak hanya menjadi simbol, tetapi harus menjadi motor penggerak perubahan di daerah melalui program-program nyata yang menyentuh masyarakat langsung.
Beberapa program prioritas yang didorong antara lain pembangunan Taman Baca Masyarakat di desa dan kelurahan, penguatan perpustakaan digital untuk menjangkau pulau-pulau terpencil, gerakan membaca keluarga selama 15 menit setiap hari, hingga edukasi literasi media sosial agar masyarakat mampu memilah informasi dan terhindar dari hoaks maupun provokasi.
Wagub juga menyoroti tantangan geografis Maluku Utara yang sekitar 75 persen wilayahnya merupakan lautan. Dari 10 kabupaten/kota, hanya Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah yang dapat diakses melalui jalur darat. Kondisi itu membuat pemerataan pendidikan dan literasi membutuhkan perhatian serta kebijakan khusus dari pemerintah pusat.
Karena itu, katanya, Pemprov Maluku Utara bersama sembilan provinsi kepulauan lainnya terus mendorong percepatan pengesahan RUU Provinsi Kepulauan di DPR RI agar daerah kepulauan memperoleh afirmasi pembangunan yang lebih adil.
Sementara itu, Kepala Perpusnas RI menegaskan bahwa perubahan besar bangsa dimulai dari budaya membaca. Menurutnya, pembangunan literasi tidak cukup hanya menghadirkan gedung perpustakaan, tetapi membutuhkan peran keluarga, terutama para ibu, dalam membangun kebiasaan membaca sejak dari rumah.
“Mengubah wajah bangsa dimulai dari pendidikan, dan mengubah wajah pendidikan dimulai dari membaca. Tidak cukup hanya gedung perpustakaan. Kita butuh ibu-ibu yang menggerakkan semangat membaca dari rumah,” tegasnya.
Usai pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan strategi dan kiat penguatan literasi oleh Kepala Perpusnas RI sebagai upaya mempercepat tumbuhnya budaya baca di Maluku Utara. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
