Kasedata.id – Anggota DPRD Maluku Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat mulai turun menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda reses masa persidangan kedua tahun sidang 2025–2026.
Ketua Komisi IV DPRD Malut, Muhajirin Bailussy, menjadi salah satu legislator yang aktif menyambangi warga di berbagai titik di Kota Ternate sebelum nantinya menutup rangkaian reses di Kabupaten Halmahera Barat.
Sejumlah wilayah yang menjadi lokasi penjaringan aspirasi di antaranya Kecamatan Pulau Ternate, Ternate Selatan hingga Kecamatan Ternate Barat. Dalam setiap pertemuan, suasana dialog berlangsung hangat. Warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari infrastruktur dasar hingga kebutuhan sosial masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pantauan Kasedata.id, persoalan infrastruktur masih mendominasi keluhan warga. Jalan lingkungan yang rusak, drainase yang tidak berfungsi maksimal, hingga ancaman banjir rob menjadi topik yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada politisi PKB itu. Selain itu, warga juga meminta perhatian terhadap sektor pendidikan, layanan kesehatan serta fasilitas olahraga yang dinilai masih minim di beberapa wilayah.
Di Kelurahan Kalumata, misalnya, warga mengeluhkan kondisi saluran air di kawasan reklamasi yang dinilai semakin memprihatinkan. Saat air laut pasang, rembesan air kerap masuk hingga ke permukiman warga dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kalau bisa ini dimasukkan dan diusulkan ke pemerintah, karena saat air laut pasang langsung merembes keluar dan masuk ke pemukiman warga,” ujar Sudirman, warga RT 01 Kalumata, Kamis (14/5/2026) malam.
Tak hanya persoalan drainase, masyarakat juga meminta agar sebagian area reklamasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produktif warga. Mereka mengusulkan adanya ruang khusus yang bisa digunakan komunitas petani bulanan sebagai tempat beraktivitas dan mengembangkan usaha pertanian skala kecil.
Bagi warga, reses bukan hanya sekadar kunjungan anggota DPRD, tetapi menjadi kesempatan langka untuk menyampaikan langsung persoalan yang selama ini sering luput dari perhatian pemerintah. Karena itu, banyak warga berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas catatan di atas meja, tetapi benar-benar diperjuangkan hingga masuk dalam program prioritas pemerintah daerah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Muhajirin Bailussy atau yang akrab disapa Gus Jir menegaskan bahwa agenda reses memiliki arti penting bagi anggota DPRD untuk mengetahui langsung kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menurutnya, banyak persoalan yang baru benar-benar dipahami setelah mendengar langsung keluhan warga. Ia mengaku, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar warga seperti infrastruktur, pendidikan dan pelayanan publik.
“Reses bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Karena itu, saya berkomitmen mengawal dan memperjuangkan setiap aspirasi warga agar bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah,” tegasnya.
Gus Jir juga menilai, pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada perencanaan di atas meja. Menurutnya, masukan masyarakat harus menjadi dasar utama dalam menentukan program prioritas pemerintah agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Karena itu, ia memastikan seluruh hasil reses akan dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, sehingga aspirasi masyarakat tidak sekadar menjadi laporan tahunan, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk program nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
