DPRD Maluku Utara Dorong Percepatan Pembangunan Mako Brimob, Progres Capai 34,8 Persen

Kasedata.id – Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara bersama Komisi III meninjau langsung pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob Polda Maluku Utara tahap II di Kelurahan Akehuda, Kota Ternate, guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai target dan anggaran yang telah dialokasikan.

Pembangunan fasilitas kepolisian tersebut dibiayai melalui dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Polda Malut dengan nilai mencapai Rp 11,187 miliar. Hingga awal Juni 2026, progres fisik pekerjaan tercatat telah mencapai 34,8 persen.

Dalam peninjauan itu, Ketua DPRD Maluku Utara menegaskan pentingnya percepatan pekerjaan agar target penyelesaian pada akhir tahun dapat tercapai. Apalagi, proyek tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sarana dan prasarana pendukung keamanan di daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tahap pembangunan saat ini mencakup pembangunan satu unit rumah dinas, pagar depan kawasan markas, serta penataan halaman melalui pemasangan paving block. Pihak kontraktor menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada September hingga Oktober 2026,” ucap Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray saat diwawancarai awak media, Kamis (4/6/2026).

Sementara itu, Direktur Cv Rajawali Timur Ervan Marvel menfatakan bahwa di tengah tantangan cuaca yang kerap berubah, pihaknya mengaku terus melakukan berbagai langkah percepatan. Salah satunya dengan memprioritaskan pemasangan atap gedung utama agar pekerjaan interior dapat tetap berlangsung meski hujan turun.

“Kami fokus mempercepat pemasangan atap. Setelah bagian itu selesai, pekerjaan di dalam bangunan bisa terus berjalan tanpa terlalu bergantung pada kondisi cuaca,” ujarnya.

Sedikitnya 60 tenaga kerja saat ini dilibatkan dalam proyek tersebut. Selain dukungan sumber daya manusia, kelancaran distribusi material di Kota Ternate juga menjadi faktor pendukung percepatan pembangunan.

Berbeda dengan sejumlah proyek di wilayah kepulauan lain yang sering terkendala transportasi laut, Ervan mengaku kebutuhan material di Ternate relatif lebih mudah dipenuhi sehingga tidak menghambat ritme pekerjaan di lapangan.

Meski demikian, proyek ini tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Kenaikan harga sejumlah bahan bangunan akibat fluktuasi pasar sempat menjadi perhatian.

Namun, pihak kontraktor memastikan kondisi tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan pekerjaan maupun nilai kontrak yang telah disepakati.

DPRD Maluku Utara memberikan apresiasi atas komitmen tersebut. DPRD berharap profesionalisme pelaksana proyek menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan yang didanai melalui anggaran daerah.

“Kontrak yang sudah disepakati harus menjadi komitmen bersama. Karena itu, kami mengapresiasi pelaksana yang tetap menjalankan pekerjaan sesuai target meskipun terdapat kenaikan harga material,” tambah Iqbal.

Selain meninjau progres pembangunan, DPRD Maluku Utara juga menyoroti persoalan regulasi terkait pemberian hibah pemerintah daerah kepada instansi vertikal, termasuk TNI dan Polri.

Menurut DPRD, kebutuhan dukungan infrastruktur bagi institusi keamanan masih menjadi kebutuhan riil di daerah. Namun di sisi lain, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai regulasi yang semakin ketat terkait penyaluran hibah.

Persoalan tersebut, kata dia, akan menjadi perhatian dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun mendatang. DPRD juga membuka peluang untuk melanjutkan dukungan pembangunan Mako Brimob Polda Maluku Utara ke tahap berikutnya apabila masih dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Mako Brimob yang representatif dinilai penting untuk mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku Utara yang terus berkembang. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi