Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan bergerak memperkuat pembenahan lingkungan sekolah di seluruh wilayah Maluku Utara. Langkah ini menjadi tindak lanjut atas arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara untuk memastikan sekolah tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan layak bagi seluruh peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengatakan pembenahan fasilitas dan lingkungan sekolah merupakan bagian penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif. Menurutnya, kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh guru dan kurikulum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik serta kenyamanan lingkungan sekolah.
Karena itu, Dinas Pendidikan tidak ingin persoalan seperti toilet rusak, ruang kelas yang kurang nyaman, pencahayaan yang minim, maupun ventilasi udara yang tidak memadai dibiarkan berlarut-larut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Lingkungan sekolah yang nyaman sangat menentukan suasana pembelajaran. Hal-hal yang selama ini dianggap sederhana, seperti toilet yang tidak layak, pencahayaan kurang, atau ventilasi yang buruk, harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan psikologis peserta didik,” ujar Abubakar begitu di wawancarai awak media usai Launching Gerakan Cepat Peduli Lingkungan Sekolah dan Gerakan Satu Rekening Satu Pelajar yang dipusatkan di SMA Negeri 3 Kota Ternate, Jumat (7/8/2026).
Untuk memastikan pembenahan berjalan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, Dinas Pendidikan Maluku Utara telah melakukan sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi dan edukasi, penerbitan surat edaran, hingga menyediakan tautan aduan digital yang telah disebarkan kepada sekolah-sekolah sejak sekitar dua pekan terakhir.
Sistem aduan tersebut memberikan ruang kepada warga sekolah, terutama siswa, untuk menyampaikan kondisi fasilitas sekolah secara langsung. Aduan dapat mencakup kondisi kebersihan kelas, toilet, pencahayaan, ventilasi udara, maupun berbagai fasilitas lain yang dinilai mengganggu kenyamanan proses belajar.
Menurut Abubakar, mekanisme tersebut penting karena pemerintah ingin memperoleh data yang benar-benar menggambarkan kondisi sekolah dari sudut pandang warga sekolah itu sendiri.
“Dengan adanya sistem aduan ini, kita mendapatkan input langsung dari siswa dan warga sekolah. Data tersebut akan menjadi bahan untuk melakukan konfirmasi, pemetaan kebutuhan, sekaligus menentukan bentuk intervensi yang harus dilakukan,” jelasnya.
Data yang masuk selanjutnya akan dipantau dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan. Untuk persoalan tertentu, pemerintah dapat melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah, sementara kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan diarahkan pada intervensi sesuai tingkat kerusakan dan kewenangan anggaran.
Sekolah Diminta Tidak Menunggu untuk Kerusakan Ringan
Dinas Pendidikan Maluku Utara juga mendorong 409 sekolah yang tersebar di kabupaten/kota agar tidak seluruh persoalan fasilitas harus menunggu intervensi pemerintah.
Untuk kerusakan ringan dan sederhana, kepala sekolah diminta mengambil langkah cepat dengan mengoptimalkan sumber anggaran yang tersedia, termasuk BOSP dan BOSDA melalui program sekolah gratis.
Kerusakan seperti lampu yang mati, kipas angin yang rusak, atau kebutuhan pemeliharaan sederhana lainnya dinilai dapat segera ditangani di tingkat satuan pendidikan sehingga tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.
“Kalau kerusakannya sederhana dan bisa ditangani sekolah, jangan menunggu. Kepala sekolah harus mengambil langkah sesuai ketentuan dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia,” tegas Abubakar.
Sementara untuk kerusakan sedang hingga berat, sekolah dan operator diminta memastikan seluruh kondisi sarana dan prasarana dicatat secara akurat dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
Data tersebut menjadi sangat penting karena pemerintah membutuhkan basis data yang valid dalam menentukan sekolah yang membutuhkan intervensi melalui program revitalisasi maupun perencanaan anggaran pemerintah daerah pada tahun berikutnya.
Dengan demikian, pembenahan sekolah tidak dilakukan berdasarkan perkiraan semata, tetapi berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil yang tercatat dalam sistem pendidikan.
Dinas Pendidikan juga menegaskan akan menerapkan sanksi normatif sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sekolah maupun kepala sekolah yang tidak merespons upaya pembenahan dan mengabaikan kondisi lingkungan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.
Satu Pelajar Satu Rekening Bangun Budaya Menabung
Selain pembenahan fasilitas sekolah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan juga meluncurkan gerakan “Satu Pelajar Satu Rekening”.
Program ini merupakan tindak lanjut sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian dari upaya membangun budaya menabung serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak usia sekolah.
Abubakar menjelaskan, program tersebut tidak sekadar mendorong siswa memiliki rekening bank. Lebih jauh, gerakan ini diarahkan untuk membentuk kebiasaan mengelola uang secara lebih tertib, mengenal layanan keuangan formal, serta membangun karakter keuangan yang positif sejak dini.
“Anak-anak kita perlu diperkenalkan dengan budaya menabung dan bagaimana mengelola keuangan sejak dini. Ini bukan hanya soal memiliki rekening, tetapi bagaimana membangun kebiasaan dan karakter agar mereka lebih bijak dalam menggunakan uang,” katanya.
Program tersebut juga diharapkan mendorong transformasi transaksi keuangan di lingkungan sekolah agar semakin tertib dan berbasis digital melalui layanan perbankan.
Pemerintah berharap gerakan Satu Pelajar Satu Rekening dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi Maluku Utara yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki literasi keuangan dan kesiapan menghadapi perkembangan ekonomi digital.
Dua langkah tersebut pembenahan lingkungan sekolah dan penguatan budaya menabung menjadi bagian dari upaya Pemprov Maluku Utara membangun ekosistem pendidikan yang lebih sehat, nyaman, tertib, sekaligus relevan dengan kebutuhan generasi masa depan.
Bagi Dinas Pendidikan, sekolah yang layak bukan hanya sekolah dengan gedung yang berdiri kokoh, tetapi sekolah yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan ruang tumbuh yang baik bagi setiap peserta didik. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
