Kasedata.id – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mulai memainkan peran yang lebih strategis dalam mengawal agenda pertanian nasional. Organisasi petani ini didorong menjadi penghubung langsung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat tani di daerah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Sudaryono, menegaskan perubahan peran tersebut setelah melantik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sebagai Ketua HKTI Provinsi Maluku Utara periode 2026-2031, di Kota Ternate, Senin (21/9/2026).
Sudaryono mengatakan, HKTI tidak ingin berhenti sebagai organisasi yang hanya menyuarakan kepentingan petani. Organisasi ini harus mampu menjadi saluran informasi sekaligus pengawal agar kebijakan dan program pemerintah pusat benar-benar sampai ke tingkat petani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“HKTI yang saya pimpin ini adalah bagian dari pemerintah. Informasi program dari pusat bisa disalurkan, diinformasikan, dan dijalankan melalui HKTI bersama-sama pemerintah daerah, dinas pertanian, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Sudaryono.
Menurutnya, pola tersebut membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah, dinas teknis, organisasi pertanian hingga aparat negara harus memiliki arah yang sama dalam memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif.
Keterlibatan TNI dan Polri dalam sektor pertanian, misalnya, disebut Sudaryono sebagai bagian dari strategi negara memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Polisi membina petani jagung, TNI membina petani kedelai, Angkatan Udara membina petani tebu. Ini bukan penegakan hukum, ini cara negara menjamin ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Di Maluku Utara, Sudaryono melihat peluang besar pada sektor perkebunan. Kelapa, pala, dan cengkeh dinilai sebagai komoditas yang memiliki keunggulan karena karakter geografisnya tidak memungkinkan tanaman tersebut tumbuh optimal di semua wilayah.
Ia meminta potensi tersebut tidak berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi dikawal melalui kebijakan, program, hingga pengembangan hilirisasi.
“Maluku Utara punya keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain. Kelapa, pala, cengkeh, komoditas ini tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Mari kita perjuangkan kuota dan programnya melalui HKTI agar dirasakan langsung oleh petani,” tegasnya.
Mantan Wamen Pertanian itu menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun untuk program peremajaan sejumlah komoditas perkebunan, meliputi kelapa, karet, tebu, kakao, dan cengkeh.
“Alokasi tersebut menjadi ruang yang harus dikawal bersama agar program peremajaan perkebunan tidak berhenti pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi benar-benar memberikan dampak kepada petani di daerah,” sebutnya.
Khusus Maluku Utara, ia menegaskan bahwa peluang pengembangan kelapa dan komoditas perkebunan lainnya dinilai dapat menjadi bagian penting dari agenda tersebut.
Selain berbicara soal pertanian, Sudaryono juga menyampaikan pesan terkait derasnya arus informasi di media sosial.
Politikus Partai Gerindra ini meminta masyarakat tidak mudah menerima maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, masyarakat perlu melihat perkembangan pembangunan secara objektif.
“Yang jelek katakan jelek, yang bagus katakan bagus, jangan milih-milih. Kita bangsa ini sedang berjuang,” katanya lagi.
Ia juga menyinggung perkembangan ekonomi Maluku Utara yang disebutnya berada pada posisi tinggi secara nasional.
“Maluku Utara tumbuh dengan ekonomi tertinggi di Indonesia. Mari kita jaga semangat kebersamaan ini,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
