Home / Daerah

Pemuda Muhammadiyah Dukung Pj Gubernur Malut Masuk Kementerian

Redaksi Kasedata

Selasa, 11 Februari 2025 - 17:53 WIT

URL berhasil dicopy

Pj Gubernur Malut Syamsuddin A Kadir/Sekertaris Pemuda Muhammadiyah Malut || Dok : kasedata.id

Kasedata.id — Birokrat asal Maluku Utara (Malut) yang saat ini menduduki jabatan strategis di kementerian masih minim. Kondisi ini merupakan peluang bagi Penjabat (Pj) Gubernur Malut, Syamsudin A. Kadir, untuk menempati posisi penting di pemerintahan pusat.

“Kami menilai Pj Gubernur Syamsudin A. Kadir, sangat layak menduduki jabatan strategis di kementerian pusat,” ujar Sekretaris Wilayah Pemuda Muhammadiyah Malut, Samsir Hamajen melalui siaran persnya, Selasa (11/2/2025).

Samsir, yang juga Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Malut ini menegaskan bahwa jumlah birokrat asal Malut yang meniti karier di kementerian masih sangat sedikit. Menurutnya, dengan rekam jejak dan pengalaman sebagai birokrat sukses, Syamsudin A. Kadir sangat layak mendapatkan tempat di pemerintahan pusat.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika kita ingin Maluku Utara berkembang pesat, maka SDM kita harus lebih banyak berada di posisi strategis di kementerian. Dan, Syamsudin memiliki kapasitas untuk berkontribusi lebih luas di tingkat nasional,” tambahnya.

Untuk itu, dengan masa jabatan Pj Gubernur yang tersisa hanya 10 hari sebelum Gubernur Malut terpilih, Sherli Djoanda dilantik, Pemuda Muhammadiyah berharap Syamsudin dapat melanjutkan kiprahnya di pemerintahan pusat.

“Birokrat seperti Syamsudin A. Kadir sudah seharusnya mendapatkan tempat di kementerian. Ini akan menjadi tambahan representasi bagi Maluku Utara di pemerintahan pusat,” jelas Samsir.

Saat ini, birokrat asal Malut yang berkarier di kementerian di antaranya adalah Taufik Majid, mantan Sekretaris Kota Tidore Kepulauan Ansar Husen, serta Hasyim Daeng Barang, mantan Pj Wali Kota Ternate yang juga menempati posisi di kementerian.

“Jika Syamsudin masuk kementerian, ini menambah jumlah birokrat asal Malut di jajaran pemerintahan pusat. Hal ini patut diapresiasi karena kemajuan daerah juga ditentukan banyaknya SDM Maluku Utara yang berkiprah di kementerian,” pungkas Samsir. (*)