KPK – Pemkot Ternate Bahas Potensi Kebocoran Hingga Praktik Korupsi

Jumat, 20 Juni 2025 - 21:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekda Kota Ternate/Pembahaaan bersama MCP KPK, Jumat 20 Juni 2025 || dok : kasedata.id

Sekda Kota Ternate/Pembahaaan bersama MCP KPK, Jumat 20 Juni 2025 || dok : kasedata.id

Kasedata.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menggelar kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP), sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Pertemuan berlangsung di lantai III Kantor Wali Kota Ternate, Jumat (20/6/2025), dengan fokus pembahasan pada pengelolaan aset daerah, serta sistem perpajakan dan retribusi yang berpotensi terhadap kebocoran pendapatan hingga mengarah pada praktik korupsi.

Meski capaian MCP Kota Ternate pada tahun 2024 berada di posisi kedua nasional, tim KPK menekankan pentingnya penguatan sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk mencegah praktik korupsi yang bisa saja berpotensi terjadi.

Kasatgas 52 KPK, Abdul Haris, secara tegas meminta agar Pemkot mengoptimalkan digitalisasi sistem pajak dan retribusi serta meningkatkan kapasitas SDM di instansi teknis.

“Belum optimal karena keterbatasan SDM dalam penerapan sistem retribusi digital. Kalau pembayaran masih dilakukan secara manual seperti retribusi parkir, maka ada potensi kebocoran. Misalkan dari 10 retribusi yang masuk, bisa jadi hanya dua yang disetorkan. Sementra delapan masuk ke kantong pribadi,” ujar Abdul Haris kepada media usai pertemuan.

Baca Juga :  Rakor Seleksi Paskibraka Kota Ternate 2025, Evaluasi dan Komitmen Transparansi
Sekda Kota Ternate saat diwawancarai || Foto : kasedata

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Rizal Marsaoly, menjelaskan bahwa ada dua catatan penting dari delapan area penilaian MCP yang menjadi perhatian dalam pembahasan. Pertama, tentang pengelolaan barang milik daerah. Kedua, pajak dan retribusi daerah.

“Poin pentingnya adalah seluruh pengelolaan pendapatan daerah termasuk dilakukan OPD seperti BP2RD, harus berbasis sistem digital. Ini untuk menghindari ketidakterbukaan, kebocoran, dan praktik korupsi,” jelas Rizal.

Ia menambahkan, meski capaian MCP menunjukkan progres positif dari posisi ke-5 tahun 2023 dan posisi ke-2 pada 2024, hal itu bukan alasan untuk lengah. Menurutnya, peningkatan layanan publik adalah proses berkelanjutan yang harus terus diperbaiki.

Dalam pembahasan serta arahan tim KPK, Pemkot Ternate diminta segera memfasilitasi pertemuan teknis yang melibatkan seluruh OPD terkait, guna menyusun langkah konkret dan terstruktur dalam mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi lebih efektif.

Baca Juga :  Bentuk Komitmen, TKBM Ternate Bagikan THR Buruh Bagasi

“  Pembahasan tadi, KPK menekankan agar proses pengelolaan tidak berbelit, lebih transparan, dan bebas dari praktik manipulatif,” kata Rizal.

Ia juga mengapresiasi kehadiran seluruh OPD dalam MCP kali ini, yang menerima masukan dari KPK sebagai bagian dari refleksi atas kinerja masing-masing.

“Senin atau Selasa nanti, kami akan mengkonsolidasikan hasil pertemuan ini dalam rapat bersama Wali Kota Ternate, untuk menyusun agenda teknis untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kembali kepada tim KPK,” ungkapnya.

Rizal menilai bahwa kehadiran dan pendampingan KPK dalam proses MCP merupakan langkah positif untuk memastikan tata kelola pemerintahan Kota Ternate berjalan di jalur yang benar.

“Saya kira ini langkah baik dari KPK. Dengan pembinaan langsung seperti ini Pemkot tidak salah arah di kemudian hari,” pungkasnya. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif
Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik
Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan
Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:38 WIT

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Rabu, 18 November 2026 - 17:59 WIT

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 November 2026 - 16:35 WIT

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Berita Terbaru

Ilustrasi pelantikan

Sofifi

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:59 WIT

Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]

Sofifi

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:35 WIT