Pajak Alat Berat Tak Optimal, Sherly : Kami Kantongi Data dari Kementerian ESDM

Rabu, 3 September 2025 - 22:48 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. || dok : Ilham/Adpim Malut

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. || dok : Ilham/Adpim Malut

Kasedata.id Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyoroti pendapatan daerah yang bersumber dari pajak alat berat (PAB) yang beroperasi di beberapa perusahaan tambangan di Maluku Utara.

“Dalam satu tahun, pendapatan daerah bersumber dari pajak alat berat hanya Rp 1.5 miliar, ini tidak sebanding dengan jumlah proyek pembangunan izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku Utara, dan prodak smelter,” kata Gubernur Malut Sherly Tjoanda kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Malut, Selasa (2/9/2025).

Orang nomor satu di Pemprov Malut itu mengaku telah menyusun dasar hukum, dengan mempelajari daerah yang menghasilan pajak alat berat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sudah kantongi data jumlah alat berat dari Kementerian ESDM dari setiap perusahaan, sehingga saat ini kami sedang menyusun dan melakukan simulasi data berapa pajak alat berat dari perusahaan tambang yang harus didapatkan,” tegasnya.

Baca Juga :  Pemprov Malut Fokus Benahi Infrastuktur Fisik Berbasis Kepulauan

Ia membandingkan pajak kendaraan bermotor dapat mencapai Rp 77 miliar, ini baru 27 persen berarti masih sekitar 73 persen potensi pajak yang belum ditagih.

“Pajak kendaraan saja kita dapatkan Rp 77 miliar itu pun baru 27 persen penagihan dari potensi pajak kendaraan, ini berarti PAD dari pajak kendaraan ini belum juga maksimal, sedangkan pajak alat berat dengan banyaknya IUP masa kita hanya dapat Rp 1.5 miliar,” geramnya.

Menurutnya, Pemprov Malut terkendala pada data list alat berat dari perusahaan tambang, namun hasil koordinasi dengan Kementerian ESDM, data tersebut telah dikantongi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Baca Juga :  Menko Pangan Targetkan 35.000 Kopdes Beroperasi September 2026

“Data kami sudah dapat sehingga kami sementara lakukan simulasi berapa pajak yang harus Pemprov terima, bahkan BPKP juga akan membantu mendorong potensi pajak daerah ini,” ucapnya.

Meski begitu, Ia mengaku dalam APBD Perubahan target pendapatan kota naik dari Rp 800 miliar menjadi Rp 1 Triliun lebih, namun ada beberapa fraksi di DPRD menilai target PAD tersebut belum optimal.

“Saya akui itu karena PAD dibeberapa sektor belum optimal, salah satunya pajak kendaraan dan pajak alat berat di perusahaan tambang sehingga kami akan genjot,” tandasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

BI dan Pemprov Malut Perkuat Kolaborasi Dorong Ekonomi Biru dan Kendalikan Inflasi
Pemprov Malut Dorong Penguatan Ekonomi Biru untuk Optimalkan Potensi Laut
Gubernur Targetkan Maluku Utara Bebas Korupsi Lewat Sinergi APIP dan APH
Wakil Gubernur Maluku Utara Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-81
DPRD Malut Ingatkan Pinjaman Pemprov Jangan Keluar dari Aturan
Wagub Malut Kenang Jasa Al Yasin Ali, Ajak Masyarakat dan ASN Panjatkan Doa
Gubernur Maluku Utara Salurkan Rp 1 Miliar untuk Korban Bencana NTT
HUT RI ke-81 Merah Putih 45 Meter Berkibar di Perbatasan Pasifik Halmahera Tengah

Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 21:57 WIT

BI dan Pemprov Malut Perkuat Kolaborasi Dorong Ekonomi Biru dan Kendalikan Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 - 21:28 WIT

Pemprov Malut Dorong Penguatan Ekonomi Biru untuk Optimalkan Potensi Laut

Selasa, 18 Agustus 2026 - 12:29 WIT

Gubernur Targetkan Maluku Utara Bebas Korupsi Lewat Sinergi APIP dan APH

Senin, 17 Agustus 2026 - 22:37 WIT

Wakil Gubernur Maluku Utara Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-81

Senin, 17 Agustus 2026 - 21:19 WIT

DPRD Malut Ingatkan Pinjaman Pemprov Jangan Keluar dari Aturan

Berita Terbaru