Home / Daerah

Pajak Alat Berat Tak Optimal, Sherly : Kami Kantongi Data dari Kementerian ESDM

Redaksi

Rabu, 3 September 2025 - 22:48 WIT

URL berhasil dicopy

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. || dok : Ilham/Adpim Malut

Kasedata.id – Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyoroti pendapatan daerah yang bersumber dari pajak alat berat (PAB) yang beroperasi di beberapa perusahaan tambangan di Maluku Utara.

“Dalam satu tahun, pendapatan daerah bersumber dari pajak alat berat hanya Rp 1.5 miliar, ini tidak sebanding dengan jumlah proyek pembangunan izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku Utara, dan prodak smelter,” kata Gubernur Malut Sherly Tjoanda kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Malut, Selasa (2/9/2025).

Orang nomor satu di Pemprov Malut itu mengaku telah menyusun dasar hukum, dengan mempelajari daerah yang menghasilan pajak alat berat.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sudah kantongi data jumlah alat berat dari Kementerian ESDM dari setiap perusahaan, sehingga saat ini kami sedang menyusun dan melakukan simulasi data berapa pajak alat berat dari perusahaan tambang yang harus didapatkan,” tegasnya.

Ia membandingkan pajak kendaraan bermotor dapat mencapai Rp 77 miliar, ini baru 27 persen berarti masih sekitar 73 persen potensi pajak yang belum ditagih.

“Pajak kendaraan saja kita dapatkan Rp 77 miliar itu pun baru 27 persen penagihan dari potensi pajak kendaraan, ini berarti PAD dari pajak kendaraan ini belum juga maksimal, sedangkan pajak alat berat dengan banyaknya IUP masa kita hanya dapat Rp 1.5 miliar,” geramnya.

Menurutnya, Pemprov Malut terkendala pada data list alat berat dari perusahaan tambang, namun hasil koordinasi dengan Kementerian ESDM, data tersebut telah dikantongi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Data kami sudah dapat sehingga kami sementara lakukan simulasi berapa pajak yang harus Pemprov terima, bahkan BPKP juga akan membantu mendorong potensi pajak daerah ini,” ucapnya.

Meski begitu, Ia mengaku dalam APBD Perubahan target pendapatan kota naik dari Rp 800 miliar menjadi Rp 1 Triliun lebih, namun ada beberapa fraksi di DPRD menilai target PAD tersebut belum optimal.

“Saya akui itu karena PAD dibeberapa sektor belum optimal, salah satunya pajak kendaraan dan pajak alat berat di perusahaan tambang sehingga kami akan genjot,” tandasnya. (*)