Narasi WALHI Diprotes Warga Kawasi, Jangan Giring Opini Negatif

Kasedata.id — Aktivitas kampanye lingkungan yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara terkait isu pertambangan di Kawasi, Halmahera Selatan, menuai kritik dari warga setempat. Sejumlah warga menilai narasi yang dibangun WALHI telah melampaui batas substansi dan berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat, terutama karena dianggap tidak mewakili suara warga Obi, khususnya di Kawasi.

Warga menyoroti beberapa pernyataan yang dinilai berlebihan seperti klaim bahwa “Kawasi itu orang miskin” dan tudingan warga “minum air lumpur.” Menurut mereka, narasi tersebut justru melecehkan martabat masyarakat.

“Mereka (WALHI) menyinggung privasi masyarakat. Kami menganggap itu bagian dari pelecehan bagi masyarakat Kawasi, karena kondisi sebenarnya tidak seperti itu,” ujar seorang warga Kawasi yang enggan disebutkan namanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, warga lain, Jofi Cako, menilai langkah WALHI terlalu jauh mengintervensi persoalan lokal. Menurutnya, kegiatan WALHI lebih banyak berorientasi pada ekspos media tanpa diikuti langkah konkret yang berbasis data dan solusi.

“Kalau melihat kegiatan yang digelar WALHI ini terlalu melebar dan terlalu jauh mengintervensi persoalan Kawasi yang secara substansi tidak tepat,” tutur Jofi.

Ia menekankan, isu lingkungan semestinya dilaporkan melalui mekanisme resmi kepada pihak berwenang, bukan melalui narasi yang berpotensi memecah belah.

“Saya melihat tidak ada ujungnya. Yang ada, justru berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik sosial di tengah masyarakat. Cukuplah membuat opini-opini yang dampaknya kurang baik bagi masyarakat,” tambahnya.

Warga Bantah Isu Krisis Air dan Listrik

Terkait isu air bersih dan listrik yang kerap muncul di publik, warga Kawasi kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan ketidakmampuan perusahaan, melainkan faktor teknis serta tindakan penyambungan listrik ilegal.

Menurut Yustinus, fasilitas di Pemukiman Baru Desa Kawasi atau Eco Village telah tersedia secara lengkap dan memadai, bahkan diberikan secara gratis.

“Air tinggal putar kran. Saudara-saudara kita di bawah (Pemukiman Lama) itu tidak mau pindah dengan alasan bermacam-macam,” ujarnya.

Ia juga menuding defisit listrik banyak dipicu oleh kedatangan orang luar yang melakukan penyambungan ilegal. “Padahal kalau mereka mau pindah, semua kegelisahan itu sudah terjawab,” ucapnya.

Baik Jofi maupun warga lainnya mendorong agar program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Saran saya, perlu duduk bersama. CSR dan perusahaan dengan masyarakat, pemerintah desa dengan masyarakat, dan yang paling penting, pemerintah daerah harus turun ke bawah,” tegas Jofi.

Warga berharap program pemberdayaan ekonomi, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, dapat ditingkatkan agar masyarakat semakin mandiri.

“Program pemberdayaan dari aspek pertanian, perkebunan, dan perikanan itu harus lebih digenjot. Dari sekarang, kita ajari masyarakat untuk mau mandiri,” pungkasnya. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar