![Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Fahri Fuad [dok : sukarsi/kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/02/IMG_20260219_010422.jpg)
Kasedata.id – Pemerintah Pusat menetapkan Kota Ternate sebagai salah satu daerah percontohan penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital yang bakal diterapkan tahun 2027. Ternate tercatat sebagai satu dari 40 pemerintah daerah di Indonesia yang masuk dalam program piloting digitalisasi bansos.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Fahri Fuad, mengatakan program itu merupakan kebijakan nasional dan saat ini masih dalam tahap persiapan.
“Digitalisasi bantuan sosial akan direalisasikan pada 2027. Kota Ternate terpilih sebagai lokasi piloting dari 40 kabupaten kota” ujar Fahri, Rabu (18/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pemerintah daerah telah membentuk tim gugus tugas dan menggelar sejumlah rapat internal untuk mematangkan kesiapan teknis seperti perangkat pendukung, sosialisasi, serta penyiapan pendamping atau agen pelaksana.
“Kami sudah beberapa kali rapat dan direncanakan kembali pada 23 Februari untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan penerapan digitalisasi bansos,” jelasnya.
Fahri menegaskan, sepanjang 2026 penyaluran bansos masih menggunakan skema lama. Sistem digital baru akan diberlakukan penuh mulai 2027 setelah tahap uji coba selesai.
Ia menjelaskan, peran Dukcapil menjadi krusial karena digitalisasi bansos mensyaratkan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai akses masuk ke portal perlindungan sosial milik Kementerian Sosial.
“Untuk mengakses sistem digital bansos, penerima dan pendamping wajib memiliki akun IKD, dan itu dikelola oleh Dukcapil,” katanya.
Ia menambahkan, tim pendamping program akan melibatkan unsur Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT, serta ASN terkait, dengan syarat utama seluruhnya telah memiliki IKD. (*)
Penulis : Sukarsi Muhdar
Editor : Sandin Ar
