Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap aman ditengah gejolak geopolitik global yang kian tak menentu.
Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Samsuddin A. Kadir saat menghadiri rapat strategis bersama Komisi XII DPR RI, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga di Halmahera Ballroom, Bela Hotel Ternate, Kamis (23/4/2026).
Dalam forum tersebut, Pemprov Maluku Utara membawa misi penting, yaitu menjaga denyut ekonomi rakyat kecil mulai dari nelayan, petani, hingga pelaku UMKM agar tidak tercekik oleh kelangkaan BBM maupun lonjakan harga kebutuhan pokok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, Gubernur menyampaikan terkait perlindungan masyarakat lapisan bawah. Ia menyoroti dampak perubahan jalur distribusi LPG dari Surabaya ke Ambon (Wayame) yang sempat memicu kekhawatiran kenaikan harga hingga 40 persen di pasaran.
“Kami berharap agar masyarakat kecil jangan sampai terbebani. Meski pengguna LPG rumah tangga relatif kecil, pelaku usaha seperti penjual roti, warung lalapan, dan UMKM sangat bergantung pada energi ini. Jika energi naik, harga pangan ikut terdorong, dan itu akan sangat memukul masyarakat,” ujar Sherly.
Untuk menekan laju inflasi daerah, katanya, Pemprov Malut secara resmi telah mengusulkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 316.631 kiloliter untuk seluruh kabupaten/kota.
Tak hanya itu, Pemprov juga mendorong percepatan pembangunan SPB Nelayan (SPBN) di wilayah kepulauan agar nelayan tidak lagi kesulitan memperoleh solar untuk melaut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, memberikan “lampu hijau” bagi daerah untuk segera mengusulkan titik-titik pembangunan SPBN baru.
“Selama SPBN belum tersedia, kami pastikan nelayan tetap bisa membeli BBM di SPBU dengan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan atau Disperindag. Hak rakyat harus sampai ke tangan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memastikan pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara akan diperketat guna mencegah penyimpangan yang merugikan negara. Ia juga menjanjikan percepatan penambahan kuota minyak tanah untuk mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun.
Senada, Executive GM Regional Papua Maluku, Awan Rahajo, memaparkan bahwa ketahanan stok energi di Maluku Utara dalam kondisi aman. Stok LPG tercatat mampu bertahan lebih dari 60 hari, sementara Pertalite dan Biosolar tetap terjaga dengan suplai kapal yang rutin ke empat terminal BBM Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana.
Pertemuan ini menjadi angin segar bagi upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan program SPBU Satu Harga yang telah berjalan dan rencana penambahan lima titik baru hingga 2029, pemerintah optimistis kesenjangan harga energi di wilayah terpencil dapat ditekan.
“Kami ingin memastikan, di mana pun masyarakat Maluku Utara berada baik di pulau terluar maupun di perkotaan mereka tetap merasakan kehadiran negara melalui energi yang terjangkau,” tutup Gubernur.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan kesepakatan memperkuat digitalisasi pengawasan BBM melalui sistem X-Star, guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
