Kades Bantah Isu Tunggakan Lahan PT Arumba Jaya Perkasa

Kasedata.id — Sejumlah Kepala Desa (Kades) di wilayah lingkar tambang, Kabupaten Halmahera Timur, secara tegas membantah isu adanya tunggakan pembayaran lahan oleh PT Arumba Jaya Perkasa (AJP). Para perangkat desa ini telah memastikan bahwa seluruh proses pembebasan dan pembayaran lahan telah diselesaikan sebelum perusahaan memulai aktivitas operasionalnya.

Klarifikasi ini disampaikan secara bersama oleh Kepala Desa Saramake, Loleba, Yawal, dan Tanure sebagai respons atas informasi yang dinilai tidak berdasar serta berpotensi menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Poin-Poin Klarifikasi Kepala Desa

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Narasi Kelompok Tertentu Dianggap Rugikan Warga, KATAM: Jangan Main Framing

Kepala Desa Saramake menegaskan jalur angkut (hauling road) perusahaan tidak melintasi wilayah desanya. Sementara, fasilitas dermaga khusus (jetty) berada di wilayah Desa Loleba. Dengan demikian, tidak terdapat lahan warga Desa Saramake yang digusur ataupun belum dibayarkan.

Status Kawasan Hutan

Menanggapi klaim lahan di kawasan hutan, para kepala desa menjelaskan area tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Maka dalam konteks ini, PT AJP disebut telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran kepada negara sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Dukungan terhadap Operasional Perusahaan

Kepala Desa Loleba menegaskan komitmennya dalam mendukung keberadaan dan operasional perusahaan, terutama karena kontribusi PT AJP dalam menyerap tenaga kerja lokal dari desa-desa sekitar wilayah tambang.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mengklaim kawasan hutan sebagai milik pribadi, karena hal itu dapat berimplikasi hukum di kemudian hari,” tegas Kepala Desa Saramake.

Para kepala desa berharap klarifikasi ini dapat mengakhiri polemik yang berkembang di ruang publik. Mereka menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat dan pihak perusahaan sejauh ini berjalan harmonis serta memberikan manfaat ekonomi bagi warga di wilayah lingkar tambang. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar