Penting Sinkronisasi Program Daerah dan Nasional di Maluku Utara

Rabu, 24 September 2025 - 21:17 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemaparan Wamendagri RI, Bima Arya Sugiarto, dalam kegiatan FGD di Hotel Bela Ternate [Foto : sukarsi/kasedata]

Pemaparan Wamendagri RI, Bima Arya Sugiarto, dalam kegiatan FGD di Hotel Bela Ternate [Foto : sukarsi/kasedata]

Kasedata.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya sinkronisasi program pemerintah daerah dengan agenda prioritas nasional. Pesan ini disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait perencanaan dan penganggaran APBD Perubahan 2025 serta APBD 2026, yang berlangsung di Hotel Bela Kota Ternate, Rabu (24/9/2025).

“Kami tadi berdiskusi bagaimana melakukan sinkronisasi antara agenda Ibu Gubernur Maluku Utara dengan program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Bima didampingi Gubernur Sherly usai FGD kepada wartawan.

Bima menyebut capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melonjak hingga 32 persen tertinggi secara nasional. Angka pertumbuhan ini mestinya diikuti dengan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diterjemahkan menjadi manfaat langsung bagi warga. Itu hanya bisa terwujud jika program pusat dan daerah benar-benar sinergi,” kata Wamendagri.

Bima menilai bahwa Gubernur Sherly Tjoanda memiliki pemahaman jelas mengenai arah kebijakan pembangunan. Fokusnya mencakup sektor kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ia bahkan mengapresiasi respon Gubernur Sherly yang langsung memberi arahan konkre kepada jajarannya.

Baca Juga :  Perjalanan Politik AM-SAH, Konsisten Wujudkan Visi-Misi Pilgub Malut

“Tadi saya mendengar sendiri, beliau menekankan agar perencanaan diarahkan pada sesuatu yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Bukan sekadar seremonial,” ujarnya.

Lebih jauh, Wamendagri menegaskan bahwa perlunya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang kerap terkendala efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer pusat ke daerah.

“Meski ada kebijakan efisiensi dan potongan transfer, banyak hal tetap bisa dioptimalkan jika kepala daerah aktif berkomunikasi dengan lembaga terkait di pemerintah pusat,” tandasnya. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Gubernur Sherly Dorong Linmas Jadi Garda Keamanan Desa
Dugaan Pencemaran Nama Baik, DPRD Sula Periksa Kepala Inspektorat
Dari Sampah Jadi Rupiah, Bank Sampah Kayu Merah Ternate Mulai Bergerak
Malut Jadi Titik Serap Aspirasi, RUU Daerah Kepulauan Didorong Segera Sah
Akademisi Dukung Langkah BKD Malut Evaluasi PPPK, Ini Alasannya
Warga Bongkar Dugaan Penimbunan BBM di Ngade, Aparat Diminta Bertindak
SRT 1 Tak Kunjung Rampung, Wagub Maluku Utara Tagih Komitmen Kontraktor
Revitalisasi BUMD Diuji, Pemprov Malut Bidik Mesin Baru PAD

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 19:49 WIT

Gubernur Sherly Dorong Linmas Jadi Garda Keamanan Desa

Rabu, 30 September 2026 - 16:46 WIT

Dugaan Pencemaran Nama Baik, DPRD Sula Periksa Kepala Inspektorat

Rabu, 30 September 2026 - 16:09 WIT

Dari Sampah Jadi Rupiah, Bank Sampah Kayu Merah Ternate Mulai Bergerak

Rabu, 30 September 2026 - 13:40 WIT

Malut Jadi Titik Serap Aspirasi, RUU Daerah Kepulauan Didorong Segera Sah

Selasa, 29 September 2026 - 18:56 WIT

Warga Bongkar Dugaan Penimbunan BBM di Ngade, Aparat Diminta Bertindak

Berita Terbaru

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. || Foto : Kasedata.id

Daerah

Gubernur Sherly Dorong Linmas Jadi Garda Keamanan Desa

Rabu, 30 Sep 2026 - 19:49 WIT