Penting Sinkronisasi Program Daerah dan Nasional di Maluku Utara

Rabu, 24 September 2025 - 21:17 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemaparan Wamendagri RI, Bima Arya Sugiarto, dalam kegiatan FGD di Hotel Bela Ternate [Foto : sukarsi/kasedata]

Pemaparan Wamendagri RI, Bima Arya Sugiarto, dalam kegiatan FGD di Hotel Bela Ternate [Foto : sukarsi/kasedata]

Kasedata.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya sinkronisasi program pemerintah daerah dengan agenda prioritas nasional. Pesan ini disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait perencanaan dan penganggaran APBD Perubahan 2025 serta APBD 2026, yang berlangsung di Hotel Bela Kota Ternate, Rabu (24/9/2025).

“Kami tadi berdiskusi bagaimana melakukan sinkronisasi antara agenda Ibu Gubernur Maluku Utara dengan program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Bima didampingi Gubernur Sherly usai FGD kepada wartawan.

Bima menyebut capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melonjak hingga 32 persen tertinggi secara nasional. Angka pertumbuhan ini mestinya diikuti dengan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diterjemahkan menjadi manfaat langsung bagi warga. Itu hanya bisa terwujud jika program pusat dan daerah benar-benar sinergi,” kata Wamendagri.

Bima menilai bahwa Gubernur Sherly Tjoanda memiliki pemahaman jelas mengenai arah kebijakan pembangunan. Fokusnya mencakup sektor kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ia bahkan mengapresiasi respon Gubernur Sherly yang langsung memberi arahan konkre kepada jajarannya.

Baca Juga :  Kamplang Putri Bajo Jadi Sorotan di Panggung Nasional 

“Tadi saya mendengar sendiri, beliau menekankan agar perencanaan diarahkan pada sesuatu yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Bukan sekadar seremonial,” ujarnya.

Lebih jauh, Wamendagri menegaskan bahwa perlunya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang kerap terkendala efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer pusat ke daerah.

“Meski ada kebijakan efisiensi dan potongan transfer, banyak hal tetap bisa dioptimalkan jika kepala daerah aktif berkomunikasi dengan lembaga terkait di pemerintah pusat,” tandasnya. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Kodam Kie Raha Masuk Tahap Finalisasi, Gubernur Sherly Tinjau Lahan Eks Darko
Perhapi Malut Perkuat Koordinasi Jelang TPT XXXV
Paskibraka Maluku Utara 2026 Resmi Dikukuhkan, 32 Putra-Putri Siap Kibarkan Merah Putih
APBD-P Maluku Utara Tahun 2026 Tembus Rp 3,211 Triliun
Semarak Kemerdekaan, PSI Ternate Gelar Turnamen Domino
Nilai 0,00 Buka Bobroknya Pengendalian Tata Ruang Dinas PUPR Malut
Sebanyak 28 Pemegang Izin Tambang Maluku Utara Belum Kantongi RKAB
BPK Temukan Anggaran Rp 256 Juta Bermasalah di Disdik Halsel, Ini Rinciannya

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 12:07 WIT

Kodam Kie Raha Masuk Tahap Finalisasi, Gubernur Sherly Tinjau Lahan Eks Darko

Minggu, 16 Agustus 2026 - 07:08 WIT

Perhapi Malut Perkuat Koordinasi Jelang TPT XXXV

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 20:06 WIT

Paskibraka Maluku Utara 2026 Resmi Dikukuhkan, 32 Putra-Putri Siap Kibarkan Merah Putih

Kamis, 13 Agustus 2026 - 13:23 WIT

Semarak Kemerdekaan, PSI Ternate Gelar Turnamen Domino

Rabu, 12 Agustus 2026 - 20:46 WIT

Nilai 0,00 Buka Bobroknya Pengendalian Tata Ruang Dinas PUPR Malut

Berita Terbaru

Daerah

Perhapi Malut Perkuat Koordinasi Jelang TPT XXXV

Minggu, 16 Agu 2026 - 07:08 WIT