Penting Sinkronisasi Program Daerah dan Nasional di Maluku Utara

Kasedata.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya sinkronisasi program pemerintah daerah dengan agenda prioritas nasional. Pesan ini disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait perencanaan dan penganggaran APBD Perubahan 2025 serta APBD 2026, yang berlangsung di Hotel Bela Kota Ternate, Rabu (24/9/2025).

“Kami tadi berdiskusi bagaimana melakukan sinkronisasi antara agenda Ibu Gubernur Maluku Utara dengan program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Bima didampingi Gubernur Sherly usai FGD kepada wartawan.

Bima menyebut capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melonjak hingga 32 persen tertinggi secara nasional. Angka pertumbuhan ini mestinya diikuti dengan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga :  Tak Asal Tunjuk, PUPR Malut Pastikan PPK 2026 Berdasarkan Regulasi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diterjemahkan menjadi manfaat langsung bagi warga. Itu hanya bisa terwujud jika program pusat dan daerah benar-benar sinergi,” kata Wamendagri.

Bima menilai bahwa Gubernur Sherly Tjoanda memiliki pemahaman jelas mengenai arah kebijakan pembangunan. Fokusnya mencakup sektor kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ia bahkan mengapresiasi respon Gubernur Sherly yang langsung memberi arahan konkre kepada jajarannya.

“Tadi saya mendengar sendiri, beliau menekankan agar perencanaan diarahkan pada sesuatu yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Bukan sekadar seremonial,” ujarnya.

Lebih jauh, Wamendagri menegaskan bahwa perlunya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang kerap terkendala efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer pusat ke daerah.

“Meski ada kebijakan efisiensi dan potongan transfer, banyak hal tetap bisa dioptimalkan jika kepala daerah aktif berkomunikasi dengan lembaga terkait di pemerintah pusat,” tandasnya. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar