Kasedata.id — Kesultanan Ternate secara tegas memberikan peringatan kepada oknum berinsial ZM, seorang ASN yang tercatat sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ternate.
ZM diduga mengklaim dirinya sebagai Jogugu atau Perdana Menteri Kesultanan Ternate saat mengekuti aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Rabu (18/12) kemarin. Tindakan ZM ini bahkan terancam diproses hukum adat maupun Negara dari Kesultanan Ternate jika masih menggunakan atribut kesultanan tanpa ada legitimasi.
“Jika dikemudian hari yang bersangkutan (ZM) masih membawa-bawa atribut Kesultanan Ternate, kami akan mengambil langkah tegas baik secara adat maupun hukum negara,” ujar Fanyira Tolongara yang mewakili Bobato 18 atau Nyagimoi se Tufkange Kesultanan Ternate, H. Rinto M. Tolongara, kepada media, Kamis (19/12/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peringatan keras ini dilayangkan setelah ZM terlihat mengenakan pakaian adat Sadaria serta Tuala Talam dalam aksi demonstrasi bersama Aliansi Masyarakat Maluku Utara (AMMU) di depan Kantor KPU Maluku Utara, pada Rabu kemarin. Aksi tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk Kapita Ngofa Kesultanan Tidore, Kapita Lao Kesultanan Bacan, dan Kapita Kesultanan Jailolo.
“Terkait aksi unjuk rasa kemarin yang mengatasnamakan empat kesultanan, kami tegaskan bahwa oknum yang mengaku sebagai Jogugu Kesultanan Ternate itu bukan bagian dari perangkat adat kami. Kami minta yang bersangkutan segera berhenti menggunakan atribut kesultanan atau mengatasnamakan Kesultanan Ternate,” tegas Rinto.
Rinto menjelaskan bahwa Kesultanan Ternate memiliki pranata adat yang terstruktur dan resmi. Setiap perangkat adat, mulai dari Jogugu hingga Kapita dan Barobaro di tingkat kampung, dilantik secara formal dan memiliki legitimasi langsung dari Sultan.
“Semua perangkat adat sudah dilantik dan mendapatkan legitimasi dari Sultan. Zulkifli Marsaoly bukan bagian dari perangkat adat Kesultanan Ternate, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan struktur adat kami,” tambah Rinto.
Rinto juga menegaskan bahwa Kesultanan Ternate tidak terlibat dalam dinamika politik, termasuk Pilkada Maluku Utara. Menurutnya, masyarakat adat maupun masyarakat umum telah memberikan hak suara mereka kepada para kandidat, dan proses demokrasi tersebut telah selesai.
“Secara kelembagaan, Kesultanan Ternate tidak mencampuri urusan Pilkada. Kami menghormati proses yang telah berjalan, dan bagi kami, pemilihan kepala daerah sudah selesai,” katanya
Kesultanan Ternate menghargai kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, namun dengan catatan tegas tidak menggunakan atribut Kesultanan Ternate untuk kepentingan apapun.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya di wilayah Ternate. Tidak ada lagi pihak yang boleh menggunakan atribut Kesultanan Ternate tanpa legitimasi,” pungkas Rinto. (*)
Penulis : Pewarta
Editor : Redaksi
