Tak Asal Tunjuk, PUPR Malut Pastikan PPK 2026 Berdasarkan Regulasi

Selasa, 12 Mei 2026 - 15:05 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar. || dok : Ilham/Kasedata

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar. || dok : Ilham/Kasedata

Kasedata.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menegaskan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara profesional dan mengacu penuh pada aturan hukum yang berlaku.

Risman memastikan, seluruh proses penunjukan PPK di lingkungan Dinas PUPR Maluku Utara tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahan dan regulasi turunannya.

“ASN yang memiliki kompetensi dan kapasitas sudah dilibatkan dalam APBD 2026,” tegas Risman, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga :  NIP PPPK Paruh Waktu di Halsel Belum Terbit, Ini Kendalanya 

Ia menjelaskan, pembagian PPK pada tahun 2026 dilakukan berdasarkan wilayah kerja agar pengawasan dan pengendalian proyek infrastruktur di daerah berjalan lebih efektif dan terukur.

“PPK tahun 2026 dibagi per wilayah. Tujuannya agar pengendalian proyek lebih maksimal karena lokasi pekerjaan saling berdekatan,” ujarnya.

Menurut Risman, pola pembagian berbasis wilayah itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat rentang kendali terhadap paket-paket pekerjaan infrastruktur yang tersebar di kabupaten/kota di Maluku Utara. Dengan sistem tersebut, koordinasi, monitoring, hingga evaluasi proyek diyakini akan berjalan lebih cepat, tepat, dan optimal.

Baca Juga :  PUPR Malut Uji Teknologi Stabilisasi Tanah, Jalan Tani Tanpa Sirtu Ditargetkan Mulai 2027

Ia menekankan, penguatan sistem pengawasan proyek menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kalau pengendalian berjalan optimal, maka pelayanan publik di sektor infrastruktur juga akan semakin baik,” katanya.

Risman juga menegaskan, seluruh proses pengangkatan PPK telah mempertimbangkan kompetensi masing-masing ASN dan dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan perubahan dan regulasi turunannya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

PUPR Malut Tegaskan Penyelesaian Jalan Keliling Pulau Makean Sesuai Kontrak
Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa
Konvoi Besar OMAS MA, Muksin Amrin Resmi Bertarung di Bursa Ketum PB Makayoa
Gubernur Malut Raih Penghargaan Nasional ICCI 100 Brands 2026
Sekda Lepas Jemaah Umrah, 2027 Pemkot Ternate Perluas Program
Parkir Benteng Oranje Dipungut Dishub Ternate, Dasar Hukum Dipertanyakan
BPK Temukan Salah Klasifikasi Anggaran di Sejumlah SKPD Pemprov Malut
42 Tahun SMPN 4 Ternate, Perkuat Ekosistim Pendidikan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 20:30 WIT

PUPR Malut Tegaskan Penyelesaian Jalan Keliling Pulau Makean Sesuai Kontrak

Minggu, 22 November 2026 - 14:56 WIT

Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa

Minggu, 22 November 2026 - 13:26 WIT

Gubernur Malut Raih Penghargaan Nasional ICCI 100 Brands 2026

Minggu, 22 November 2026 - 11:56 WIT

Sekda Lepas Jemaah Umrah, 2027 Pemkot Ternate Perluas Program

Sabtu, 21 November 2026 - 21:03 WIT

Parkir Benteng Oranje Dipungut Dishub Ternate, Dasar Hukum Dipertanyakan

Berita Terbaru

Abdurahman Lahabato. || Foto : Kasedata.id

Daerah

Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:56 WIT