Soroti Jalan Hotmix Pulau Makian, GMNI Demo Kadis PUPR Halsel

Kasedata.id – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di Pulau Makian kembali disorot aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Halmahera Selatan (Halsel) saat menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (30/4/2025) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halsel. Mereka menuntut penyelesaian proyek jalan hotmix tak kunjung rampung yang dimulai sejak 2023.

Dalam aksi itu, GMNI menyuarakan empat tuntutan utama. Pertama, mendesak Dinas PUPR Halsel segera menginstruksikan pihak rekanan menyelesaikan pekerjaan jalan yang telah dibongkar. Kedua, mendesak Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba mencopot Idham Pora dari jabatan Kepala Dinas PUPR Halsel karena dinilai gagal menjalankan tanggung jawabnya.

Ketiga,mendesak Kejaksaan Negeri Halsel memanggil dan memeriksa Kadis PUPR Idham Pora serta Kabid Bina Marga Ridwan, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut. Keempat, meminta Bupati Halsel turun tangan langsung untuk mengintervensi percepatan pembangunan jalan di Kecamatan Pulau Makian.

Baca Juga :  Data Penerima PKH di Halsel Diperketat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator aksi GMNI, Mursal Hamir, mengungkapkan bahwa proyek pembangunan jalan hotmix Pulau Makian dimulai pada April 2023 belum juga tuntas hingga April 2025. Padahal, proyek senilai Rp7,8 miliar yang dibiayai APBD 2023 seharusnya rampung pada Oktober 2023. Rekanan proyek adalah CV. Delta.

“Ini proyek lanjutan dari tahap I ke tahap II dengan total volume tahap II sepanjang 3,5 km. Namun hingga kini dikerjakan baru sekitar 1,5 km, menyisakan utang pekerjaan 2,25 km,” tegas Mursal.

Sisa pekerjaan itu mencakup wilayah Desa Gitang, Kyowor, Matantengin, dan Sangapati. Ironisnya, pada tahun anggaran 2024, Pemda Halsel kembali menggelontorkan dana sebesar Rp9 miliar untuk proyek serupa dengan nama paket Peningkatan Jalan ke Hotmix Ruas Makian Segmen III, mencakup Desa Suma dan Ploly dengan volume 3,51 km.

“Segmen III justru selesai hanya dalam waktu tiga bulan, padahal diduga kuat ruas jalan tersebut masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, bukan kabupaten,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mursal menyoroti dampak sosial dari proyek mangkrak ini. Pembongkaran badan jalan tanpa penyelesaian menyebabkan debu dan lubang yang mengancam keselamatan dan kesehatan warga. Beberapa warga bahkan mengeluhkan gejala ISPA akibat kondisi tersebut.

“Situasi ini sangat memprihatinkan, namun seolah luput dari perhatian empat wakil rakyat asal Pulau Makian yang duduk di DPRD Halsel. Dimana suara mereka untuk rakyat?” tandas Mursal. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Sandin Ar