Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempertegas komitmennya membangun pendidikan yang berkualitas melalui Launching Gerakan Cepat Peduli Lingkungan Sekolah dan Gerakan Satu Rekening Satu Pelajar yang dipusatkan di SMA Negeri 3 Kota Ternate, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam membenahi lingkungan sekolah sekaligus memperkuat literasi keuangan sejak dini melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perbankan daerah.
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk menghadirkan sekolah yang bersih, nyaman, aman, dan mampu mencetak generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter disiplin dan cakap mengelola keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sarbin Sehe menegaskan, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga ditopang oleh lingkungan sekolah yang layak serta fasilitas pembelajaran yang memadai.
Menurutnya, penyediaan papan tulis yang baik, ruang kelas yang bersih, serta lingkungan sekolah yang hijau dan tertata akan memberikan dampak langsung terhadap semangat belajar, minat membaca, hingga prestasi peserta didik.
“Kalau lingkungan belajar tertata dengan baik dan fasilitasnya memadai, anak-anak akan lebih nyaman belajar. Dampaknya bukan hanya pada semangat, tetapi juga terhadap hasil belajar mereka,” tegas Sarbin.
Selain pembenahan lingkungan sekolah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga meluncurkan Gerakan Satu Rekening Satu Pelajar sebagai upaya membangun budaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan digital sejak usia dini.
Melalui program tersebut, setiap pelajar didorong memiliki rekening tabungan sendiri. Perbankan bersama BI dan OJK akan menerapkan layanan jemput bola dengan mendatangi sekolah secara berkala untuk menerima setoran tabungan siswa, sehingga kegiatan menabung dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu proses belajar mengajar.
Sarbin mengatakan, kebiasaan menyisihkan sebagian uang jajan harus mulai ditanamkan sejak dini agar lahir generasi yang hemat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.
“Kalau anak diberi uang jajan Rp5.000, sebagian bisa ditabung. Bank akan datang ke sekolah sehingga anak-anak tidak perlu keluar sekolah dan guru juga tidak direpotkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menjelaskan bahwa gerakan peduli lingkungan sekolah langsung ditindaklanjuti melalui berbagai langkah strategis, mulai dari sosialisasi, edukasi, penerbitan surat edaran, hingga peluncuran sistem aduan digital yang telah disebarkan ke sekolah-sekolah sejak dua pekan terakhir.
Melalui sistem tersebut, para siswa dapat menyampaikan laporan secara langsung mengenai kondisi fasilitas sekolah, seperti kebersihan kelas, toilet, pencahayaan, hingga ventilasi udara. Seluruh laporan akan dipantau pemerintah daerah dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.
“Kondisi lingkungan sekolah yang nyaman sangat menentukan kualitas pembelajaran. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti toilet rusak atau ruang kelas yang tidak layak, ternyata dapat memengaruhi psikologis siswa hingga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya anak rentan putus sekolah,” kata Abubakar.
Ia mengungkapkan, sebanyak 409 sekolah di seluruh kabupaten/kota telah diinstruksikan segera melakukan pembenahan sesuai tingkat kerusakan.
Kerusakan ringan, seperti lampu atau kipas angin yang rusak, diminta segera ditangani melalui optimalisasi dana BOS dan BOSDA. Sementara kerusakan sedang hingga berat wajib diinput ke dalam sistem Dapodik agar dapat diintervensi melalui program revitalisasi pemerintah pusat maupun perencanaan anggaran daerah.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang mengabaikan upaya pembenahan lingkungan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Pemprov turut memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Pemerintah menekankan kualitas makanan yang diterima siswa harus memenuhi standar gizi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga waktu penyajian, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Melalui dua gerakan besar tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana, tetapi juga pada pembentukan karakter, budaya hidup bersih, literasi keuangan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia sejak bangku sekolah. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan generasi Maluku Utara yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
