Wali Kota Ternate Tanggapi Kritik Fraksi DPRD

Selasa, 24 Juni 2025 - 07:00 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, saat memberikan tanggapan resmi atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kota Ternate dalam Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan III || Foto : edo huka_kasedata

Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, saat memberikan tanggapan resmi atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kota Ternate dalam Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan III || Foto : edo huka_kasedata

Kasedata.id – Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, memberikan tanggapan resmi atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kota Ternate dalam Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan III, Senin kemarin (23/6/2025).

Dalam forum paripurna itu, Wali Kota merespon sejumlah kritikan dan saran yang disampaikan Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanat, Fraksi PDI Perjuangan-Perindo, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Golkar. Mereka menyeroti kurang lebih tujuh point dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2024.

Pertama, Soal PAD dan Retribusi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah fraksi menyoroti masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi yang belum mencapai target serta indikasi kebocoran penerimaan. Menjawab hal ini, Wali Kota menjelaskan kegagalan pencapaian target retribusi disebabkan oleh penganggaran terlalu tinggi pada sektor seperti retribusi parkir tepi jalan umum dan pemanfaatan kekayaan daerah. Selain itu, penghitungan hasil kerjasama pemanfaatan BMD dan penjualan aset juga dinilai terlalu optimis. Kedepan, Pemkot berkomitmen melakukan evaluasi dan menganggarkan sesuai potensi riil.

“Kami telah menerapkan sistem digitalisasi untuk pemungutan retribusi parkir melalui Dinas Perhubungan guna menekan potensi kebocoran,” ujar Wali Kota.

Baca Juga :  DPRD Sula Gelar Paripurna, Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Kedua, Dana Transfer Provinsi

Menanggapi pertanyaan Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanat terkait dana transfer provinsi yang belum terealisasi, Wali Kota mengungkapkan sesuai audit BPK tahun 2024 terdapat utang transfer sebesar Rp55 miliar.

“Pemerintah Kota telah bersurat menagih, dan hingga saat ini baru Rp15 miliar yang dibayarkan,” jelasnya.

Ketiga, Nasib Plaza Gamalama

Pemanfaatan gedung Plaza Gamalama Modern turut disorot oleh Fraksi PKB, Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanat, dan Fraksi Partai Gerindra. Soal ini, Pemkot telah melakukan appraisal melalui KJPP dan membentuk tim kerja sama pemanfaatan aset.

“ Namun kerja sama dengan PT Athena Tagaya sebagai mitra pengelola akhirnya dibatalkan karena perusahaan dianggap wanprestasi dalam menjalankan perjanjian” ungkapnya.

Keempat, Soal Sport Hall

Terkait pandangan soal pemanfaatan Sport Hall, Wali Kota mengakui kerusakan parah pada bagian atap akibat robeknya membran yang meluas dan membahayakan pengguna. Meski penganggaran perbaikan telah direncanakan, refocusing anggaran menyebabkan proyek tertunda.

Selain itu, hasil kajian teknis Dinas PUPR menyebutkan biaya perbaikan mencapai Rp5–7 miliar. Untuk itu, Pemerintah berencana menjajaki kerja sama dengan pemerintah pusat maupun pihak ketiga untuk menyelamatkan aset tersebut melalui skema KPBU atau pemanfaatan aset berbasis kerja sama.

Kelima, Belanja Tak Capai Target

Wali Kota juga menjawab kritik beberapa fraksi mengenai belanja yang tak capai target. Sesuai LHP BPK, realisasi belanja hanya mencapai 89,99% dari total anggaran Rp1,197 triliun. Belanja modal hanya terealisasi Rp138 miliar dari target Rp185 miliar.

Baca Juga :  Masyarakat Antusias Dukung FAM-SAH di Pilkada Sula

Hal itu terjadi karena sebagian dana transfer dari pusat belum cair dan dimasukkan dalam TDF (Treasury Deposit Facility), serta target retribusi yang terlalu tinggi mengakibatkan utang belanja 2024 mencapai Rp48,5 miliar.

Keenam, Banjir dan Sampah

Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan-Perindo menyampaikan keprihatinan terhadap persoalan banjir, kebakaran, hingga sampah. Menanggapi itu, Wali Kota memastikan pemerintah akan menindaklanjuti saran fraksi melalui penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025.

Ketujuh, Tiga Pulau Terluar

Terhadap masukan Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra terkait pembangunan di tiga pulau terluar termasuk ketersediaan guru serta fasilitas pendidikan, Wali Kota menyatakan hal tersebut telah menjadi perhatian pemerintah dan akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan strategis.

Menutup tanggapan, Wali Kota Ternate menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD dan Forkopimda atas kemitraan yang terjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Terima kasih atas kritik, saran, dan dukungan yang disampaikan. Hal-hal teknis lainnya akan dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan berikutnya,” pungkasnya. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

APH Didesak Telusuri Aliran Dana dan Aset Owner-Leader Zahra Berkah
Investasi Zahra Berkah Diusut Polres Ternate, Owner Jadi Tersangka
Kabau Pante Siaga Banjir Rob, 600 Meter Permukiman Ditimbun
Pemkab Taliabu Perkuat SPM Pendidikan Berbasis Data
Kemarau Panjang, Pemkot Ternate Gelar Salat Istisqa
Dari Program Pempus, Ternate Raih Bantuan 200 Unit Rumah
Ratusan Korban Investasi Geruduk Polres Ternate, Kerugian Ditaksir Puluhan Miliar
Pemda Sula Didesak Segera Tuntaskan Pemekaran Dua Desa

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 22:34 WIT

APH Didesak Telusuri Aliran Dana dan Aset Owner-Leader Zahra Berkah

Sabtu, 19 September 2026 - 21:43 WIT

Investasi Zahra Berkah Diusut Polres Ternate, Owner Jadi Tersangka

Jumat, 18 September 2026 - 20:47 WIT

Kabau Pante Siaga Banjir Rob, 600 Meter Permukiman Ditimbun

Jumat, 18 September 2026 - 20:29 WIT

Pemkab Taliabu Perkuat SPM Pendidikan Berbasis Data

Jumat, 18 September 2026 - 12:16 WIT

Dari Program Pempus, Ternate Raih Bantuan 200 Unit Rumah

Berita Terbaru

Olahraga

PBFI Ternate Kembali Aktif, Faizal Hud Dipercaya Jadi Ketua

Sabtu, 19 Sep 2026 - 20:44 WIT

Dikbud Kabupaten Pulau Taliabu bersama Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku Utara saat menggelar pendampingan perencanaan dan penganggaran terkait SPM bidang pendidikan tahun 2026 [ dok : karno/kasedata]

Daerah

Pemkab Taliabu Perkuat SPM Pendidikan Berbasis Data

Jumat, 18 Sep 2026 - 20:29 WIT