Home / Daerah

Pemkot Ternate Validasi Rumah Rusak Jadi Dasar Penyaluran Bantuan

Redaksi Kasedata

Selasa, 7 April 2026 - 13:11 WIT

URL berhasil dicopy

Kepala Disperkimtan Kota Ternate, Tonny S Pontoh [dok : kasedata]

Kasedata.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) melakukan verifikasi data kerusakan bagunan akibat dampak gempa bumi di Kecamatan Pulau Batang Dua beberapa waktu lalu.

Verifikasi serta menghitung dampak kerusakan secara menyeluruh ini dilakukan Disperkimtan Kota Ternate untuk dijadikan dasar penyaluran bantuan. Data tersebut, nantinya dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat.

Kepala Disperkimtan Kota Ternate, Tonny S Pontoh, mengatakan verifikasi itu saat dirinya mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Rizal Marsaoly, selaku Ketua Posko Penanganan Gempa Bumi berkunjung ke Batang Dua untuk mendata kerusakan rumah, sekolah dan tempat ibadah. Dalam kesempatan itu juga, Pemerintah Kota menyalurkan bantuan berupa logistik dan kebutuhan lainnya.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini dilakukan supaya bisa diketahui siapa saja pemilik rumah yang terkena dampak gempa. Lalu selanjutnya dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mencocokkan kembali data korban terdampak,” ujar Tonny.

Ia menyebut bahwa proses pendataan sejak hari pertama dimulai dari Kelurahan Mayau, Perum, Lelewi, Bido, Tifure dan Pantai Sagu. Saat ini, datanya sudah masuk di Pemerintah Kota Ternate. Selanjutnya akan dicocokkan oleh Dukcapil melalui kartu identitas (KTP) milik warga terdampak.

“Karena ini nantinya dijadikan sebagai bahan laporan Pemerintah Kota Ternate kepada Gubernur Maluku Utara hingga pemerintah pusat atau di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP),” jelas Tonny.

Dari jumlah 233 rumah yang mengalami kerusakan termasuk gereja dan sekolah sedang didata kembali, baik rusak berat, ringan dan sedang. Data ini dipakai untuk dilaporkan ke pemerintah pusat.

“ Sekda akan menyampaikan ke Pemerintah Provinsi Malut, selanjutnya dibawah ke Pemerintah Pusat agar bantuan dapat disalurkan sesuai data korban,” pungkas Tony. (*)