Kunker BAM DPR RI di Malut, Wagub Angkat Isu Sofifi, Nikel, Hingga DBH

Kasedata.id – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang diketuai oleh Ahmad Heryawan melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara, Senin (27/4/2026), bertempat di Royal Resto, Kota Ternate.

Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk menjemput langsung aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan, mulai dari dampak pembangunan hingga isu-isu sosial yang berkembang di daerah.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting kepada BAM DPR RI. Salah satunya terkait urgensi Undang-Undang Kepulauan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Sarbin, sedikitnya 10 provinsi telah menyuarakan hal tersebut. Ia menegaskan, Maluku Utara sebagai daerah kepulauan memiliki wilayah laut yang jauh lebih luas dibanding daratan, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Selain itu, Sarbin juga menyoroti status Ibu Kota Sofifi yang hingga kini masih berstatus kelurahan. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong percepatan pembangunan di Sofifi, termasuk penguatan ekosistem konektivitas dengan kabupaten terdekat.

“Kami berharap ada keberpihakan dari pemerintah pusat maupun DPR RI dalam mempercepat pembangunan Sofifi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sarbin juga mengangkat isu kebijakan nasional terkait pengurangan produksi nikel yang berdampak pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menyebut kondisi ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah.

Karena itu, ia berharap tidak ada pembatasan tenaga kerja, apalagi sampai terjadi perumahan karyawan secara massal.
Ia juga menyoroti kontribusi perusahaan melalui dana CSR yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

“Ini perlu menjadi perhatian dan dipikirkan bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, usai pertemuan menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berbagai keluhan dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota, terutama terkait belum tuntasnya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH).

“Ini menjadi aspirasi yang akan kami perjuangkan. Insya Allah akan kami tindak lanjuti di pusat melalui koordinasi dengan pimpinan dan Komisi XI,” ungkapnya.

Selain itu, isu tanggung jawab lingkungan oleh perusahaan melalui program CSR juga menjadi perhatian. Ia menegaskan pentingnya komitmen perusahaan dalam memperhatikan hak-hak masyarakat di wilayah pertambangan.

“Hal ini akan kami dorong melalui forum CSR agar dijalankan secara bersama dan berkelanjutan,” tambahnya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi