Home / Daerah / Pendidikan

Dikbud Malut Pastikan SPMB 2026 Transparan, DPRD Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Siapapun

Redaksi

Selasa, 2 Juni 2026 - 20:19 WIT

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat menghadiri pelaksanaan User Acceptance Testing (UAT) atau uji coba sistem SPMB yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di aula SMK Negeri 2 Kota Ternate. || dok : Ilham/Kasedata

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berlangsung transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat menghadiri pelaksanaan User Acceptance Testing (UAT) atau uji coba sistem SPMB yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di aula SMK Negeri 2 Kota Ternate, Selasa (2/6/2026).

Pelaksanaan uji coba tersebut melibatkan siswa kelas IX untuk mengakses aplikasi dan melakukan simulasi pendaftaran sebagai langkah memastikan sistem berjalan optimal sebelum tahapan seleksi resmi dibuka.

Sarbin menegaskan, sistem penerimaan siswa baru yang dibangun pemerintah bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk menjamin kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam proses seleksi.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat harus menjaga kredibilitas sistem agar tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang merugikan calon peserta didik.

“Proses ini harus dijaga bersama. Sistem yang dibangun harus melahirkan kepercayaan publik karena menyangkut masa depan anak-anak kita. Tidak boleh ada celah yang membuka ruang ketidakadilan,” tegasnya.

Ia berharap pelaksanaan SPMB tahun ini benar-benar menjadi momentum lahirnya sistem penerimaan siswa yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dukungan penuh terhadap langkah tersebut juga datang dari Ketua Komisi IV DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailussy. Dalam kesempatan yang sama, Muhajirin memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terus melakukan pembenahan sistem penerimaan peserta didik baru.

Menurutnya, sistem yang diterapkan saat ini merupakan langkah maju untuk memastikan seluruh proses seleksi berjalan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik.

Muhajirin menegaskan, praktik-praktik yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, seperti titipan maupun intervensi pihak tertentu tidak boleh lagi.

“Sistem ini harus menjadi instrumen keadilan. Semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan. Karena itu, proses seleksi harus berjalan sesuai aturan tanpa intervensi dari pihak manapun,” ujar Muhajirin.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan SPMB dengan mengikuti seluruh mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah agar proses penerimaan siswa baru berjalan lancar dan tidak menimbulkan polemik.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Sofyan, menjelaskan bahwa seluruh tahapan SPMB tahun ini telah disusun secara sistematis untuk menjamin objektivitas dan pemerataan akses pendidikan.

Menurut Sofyan, pelaksanaan seleksi dibagi ke dalam dua tahapan. Tahap pertama diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi dan afirmasi. Sedangkan tahap kedua dibuka bagi pendaftar melalui jalur domisili dan mutasi.

“Pembagian tahapan ini dilakukan agar proses seleksi berjalan lebih tertib dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik sesuai jalur yang dipilih,” jelasnya.

Ia menambahkan, registrasi dan penginputan data akan berlangsung pada 4 hingga 15 Juni 2026. Selanjutnya, verifikasi data tahap pertama dijadwalkan pada 17 hingga 20 Juni 2026, sementara verifikasi tahap kedua berlangsung pada 23 hingga 27 Juni 2026. Adapun pendaftaran ulang bagi peserta yang dinyatakan lolos akan dilaksanakan pada 1 hingga 3 Juli 2026.

Selain uji coba sistem, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pihak untuk menjaga pelaksanaan SPMB tetap bersih, jujur, transparan, dan akuntabel.

Dengan sistem yang semakin diperkuat dan diawasi secara ketat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan tanpa praktik titipan maupun intervensi, sekaligus menjamin setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. (*)