Kadikbud Malut dan Jajaran Jangkau 11 Sekolah di Taliabu, Sulitnya Akses Pendidikan Terungkap

Kasedata.id – Keterbatasan transportasi hingga sulitnya akses menuju sekolah menjadi persoalan nyata yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Bahkan, di sejumlah wilayah, guru dan siswa harus menggunakan perahu untuk menjangkau sekolah.

Kondisi tersebut ditemukan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, saat melakukan kunjungan lapangan ke 11 sekolah di Pulau Taliabu pada 14–19 Oktober 2026.

Kunjungan dari wilayah utara hingga selatan Pulau Taliabu itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Bersama sejumlah kepala bidang dan tim pelayanan, Abubakar mendatangi sekolah-sekolah di Falabisahaya, Langganu, Nggele, Selati, Bobong, Kawalu, Pencadu, Bapenu, hingga Pancoran. Rombongan tidak hanya berdialog dengan guru dan siswa, tetapi juga meninjau kondisi sarana dan prasarana, perkembangan revitalisasi sekolah, serta pemanfaatan perangkat digital dalam kegiatan pembelajaran.

“Perjuangan guru dan murid di Taliabu luar biasa. Di beberapa wilayah, akses menuju sekolah masih sulit, bahkan harus menggunakan perahu. Keterbatasan transportasi menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian,” kata Abubakar, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, peninjauan langsung menjadi langkah penting untuk mengetahui kebutuhan pendidikan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Sebab, tidak semua persoalan dapat tergambarkan secara utuh melalui laporan administratif.

Berdasarkan data Dikbud Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki 20 satuan pendidikan, terdiri atas 12 SMA, tujuh SMK, dan satu SLB. Seluruh satuan pendidikan tersebut didukung sekitar 400 tenaga guru dengan jumlah peserta didik mencapai 2.409 orang.

Abubakar menegaskan, hasil identifikasi lapangan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan dan ketersediaan sumber pendanaan.

Kebutuhan yang dapat dibiayai melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) akan diarahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kebutuhan di luar kemampuan pendanaan sekolah akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu atas dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah di wilayah tersebut.

Menurut Abubakar, tantangan geografis di daerah kepulauan membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar pemerataan layanan pendidikan tidak hanya berfokus pada keberadaan sekolah, tetapi juga memastikan akses transportasi, ketersediaan sarana pembelajaran, serta dukungan terhadap tenaga pendidik.

Melalui kunjungan tersebut, Dikbud Maluku Utara berupaya memetakan kebutuhan sekolah secara lebih terukur sebagai dasar penentuan prioritas penanganan, khususnya bagi satuan pendidikan yang menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur.

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses pendidikan sekaligus mendukung proses belajar mengajar yang lebih optimal bagi siswa di wilayah kepulauan Maluku Utara. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi