Pemprov Malut Lepas 8 Calon Ahli Keuangan Negara ke PKN STAN

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe mulai memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui program sekolah kedinasan dengan pola pembibitan daerah.

Program ini dinilai menjadi langkah strategis untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah sekaligus mempersiapkan generasi muda Maluku Utara agar mampu bersaing dan mengambil peran dalam pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelepasan delapan putra-putri Maluku Utara yang melanjutkan pendidikan di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara di bawah komando Zulkifli Bian itu berlangsung di Bella Hotel, Kota Ternate, Selasa (10/11/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pelepasan tersebut dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, didampingi Ketua dan anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, sejumlah pimpinan OPD terkait, Kepala Bank Syariah Indonesia (BSI), serta para orang tua peserta.

Dalam sambutannya, Sarbin menegaskan bahwa program pola pembibitan sekolah kedinasan bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan investasi jangka panjang pemerintah daerah untuk menciptakan SDM unggul yang kelak menjadi bagian penting dalam pembangunan Maluku Utara.

“Program Sekolah Kedinasan Pola Pembibitan ini bukan sekadar program bantuan pendidikan, melainkan investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Kita ingin anak-anak Maluku Utara tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi mampu mengambil bagian dan menjadi pelaku pembangunan di masa depan,” tegas Sarbin.

Menurutnya, keberhasilan putra-putri daerah menembus perguruan tinggi kedinasan merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Sebab, proses seleksi yang kompetitif membutuhkan kemampuan, persiapan, dan kesungguhan dari setiap peserta.

Sarbin juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan, termasuk mengurangi persoalan pengangguran dan menyiapkan tenaga profesional sesuai kebutuhan daerah.

Ia turut mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Maluku Utara yang selama ini ikut mendorong program peningkatan kualitas SDM. Menurutnya, kolaborasi eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar kebijakan pembangunan pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kepada para peserta yang dinyatakan lolos, Sarbin berpesan agar kesempatan tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin dengan belajar sungguh-sungguh dan menyelesaikan pendidikan secara bertanggung jawab.

“Jangan sia-siakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah dan orang tua. Bagi peserta yang belum berhasil, jangan berkecil hati. Jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus belajar, berlatih, dan mencoba kembali pada kesempatan berikutnya,” pesan Wagub.

Program pola pembibitan yang telah dijalankan Pemprov Maluku Utara melalui BKD mencakup tiga institusi pendidikan kedinasan, yakni Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Politeknik Statistika STIS, dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD).

Ketiga institusi tersebut memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk mengembangkan kompetensi di bidang keuangan negara, statistik, dan transportasi darat.

Dalam skema pembiayaannya, Sarbin menjelaskan bahwa Pemprov Maluku Utara menanggung 60 persen kebutuhan pembiayaan, meliputi pendidikan, pengembangan akademik, asrama, dan fasilitas penunjang. Sementara 40 persen lainnya menjadi dukungan orang tua, terutama untuk kebutuhan akademik sesuai ketentuan program.

Skema kolaboratif ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan kedinasan sekaligus memastikan dukungan pemerintah dan keluarga berjalan beriringan dalam menyiapkan masa depan peserta.

Langkah Pemprov Maluku Utara tersebut mendapat apresiasi dari jajaran DPRD. Wakil Ketua III DPRD Maluku Utara, Is Suaib, menilai program pola pembibitan sebagai terobosan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan.

Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir memastikan putra-putri Maluku Utara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan kedinasan. Apalagi, kebutuhan tenaga profesional dan peningkatan kualitas SDM menjadi tantangan penting dalam pembangunan daerah.

“Jangan sampai kita jadi penonton di negeri sendiri. Mestinya kita juga harus siap dari sisi SDM. Kerja sama antara pemerintah dan instansi terkait harus terus diperkuat untuk menyiapkan anak-anak kita,” ujar Is Suaib.

Apresiasi serupa disampaikan Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazla Ukhra Kasuba. Ia menilai kebijakan Sherly-Sarbin melalui program sekolah kedinasan pola pembibitan daerah Tahun 2026 merupakan langkah strategis dan progresif dalam memperkuat fondasi pembangunan SDM.

Menurut Nazla, program tersebut tidak hanya membuka akses pendidikan bagi generasi muda, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan daya saing untuk menjawab kebutuhan pembangunan di masa mendatang.

Ia bahkan menilai kebijakan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda penguatan pembangunan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penciptaan generasi unggul.

“Program ini sangat positif dan patut kita apresiasi. Apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada kekayaan sumber daya alam, tetapi harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengembangkannya,” tegas Nazla.

Ia menambahkan, Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan kesiapan SDM lokal agar masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mampu mengambil posisi strategis dalam pengelolaan dan pengembangan potensi daerah.

Dukungan terhadap keberlanjutan program juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Risno Sadonda. Ia mendorong agar pola pembibitan sekolah kedinasan terus dilaksanakan secara konsisten karena dukungan pembiayaan pendidikan dari pemerintah merupakan langkah konkret dalam memperluas kesempatan generasi muda meraih pendidikan berkualitas.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Farida Djama, menilai program tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kualitas generasi muda. Karena itu, pembinaan, pendampingan, dan dukungan lintas sektor perlu terus ditingkatkan agar peserta dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan mencapai hasil maksimal.

Senada, Anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Alexander Paka, menegaskan bahwa investasi di sektor pendidikan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Maluku Utara membutuhkan generasi muda yang kompeten, profesional, dan memiliki kemampuan bersaing untuk mengisi berbagai kebutuhan tenaga ahli di masa mendatang.

Dukungan dari DPRD tersebut menjadi sinyal penting bahwa pembangunan SDM membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan.

Karena itu, program pola pembibitan sekolah kedinasan diharapkan tidak berhenti sebagai agenda sesaat. Pemerintah perlu memperkuat sistem pembinaan, memperluas kesempatan bagi putra-putri dari seluruh kabupaten/kota, serta memastikan proses seleksi berjalan transparan dan tepat sasaran.

Melalui sinergi eksekutif dan legislatif, program yang digagas pemerintahan Sherly-Sarbin ini diharapkan menjadi salah satu pintu lahirnya generasi Maluku Utara yang unggul, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional.

“Masa depan Maluku Utara tidak cukup hanya dibangun dengan infrastruktur dan mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Lebih dari itu, Maluku Utara membutuhkan sumber daya manusia unggul, berkompeten, dan berdaya saing yang mampu mengelola potensi daerah, menjawab tantangan pembangunan, serta menjadi motor penggerak kemajuan daerah di masa depan,” tutup Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe.

Rangkaian kegiatan pelepasan diakhiri dengan penyerahan uang saku dan buku tabungan kepada delapan peserta sebagai bentuk dukungan pembiayaan pendidikan melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi