Polisi Jerat Demisius Pasal Berlapis, Begini Respons Sekda Halbar

Kasedata.id — Kasus pemukulan terhadap warga Jailolo, Hardi Do Dasim, yang melibatkan pejabat Halmahera Barat (Halbar) Demisius O. Boky, akhirnya menemui titik terang. Demisius bersama stafnya, Sony Boky, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Halbar. Keduanya, kini menghadapi ancaman pasal berlapis atas tindakan penganiayaan dan pengeroyokan.

Kapolres Halbar, AKBP Erlichson, dalam konferensi pers pada Kamis (9/1/2025), mengungkapkan bahwa kedua tersangka terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban saat insiden di Kantor Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Halbar. Insiden tersebut terjadi saat Hardi menyampaikan keluhan terkait kelangkaan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kedua tersangka kami jerat dengan Pasal 170 Ayat 1 subsider Pasal 351 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP,” ujar Kapolres.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Kejanggalan Ukom ASN Disorot, Sekprov Malut Angkat Bicara

Pasal-pasal tersebut mengatur ancaman pidana untuk penganiayaan dengan hukuman penjara 2 hingga 3 tahun, sedangkan untuk pengeroyokan ancaman hukuman penjaranya mencapai 5 hingga 6 tahun.

“Ancaman hukuman untuk pengeroyokan 5 hingga 6 tahun, sedangkan untuk penganiayaan 2 hingga 3 tahun,” tegas AKBP Erlichson.

Langkah Tegas Pemda Halbar

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Halbar, Julius Marau, menyatakan pemerintah daerah telah mengambil langkah tegas. Pihaknya memutuskan untuk memberhentikan sementara Demisius dari jabatan Kepala Dinas Perindagkop.

“Langkah ini diambil untuk menjaga integritas pelayanan publik serta memastikan kelancaran proses hukum yang sedang berjalan,” jelas Julius.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam peraturan tersebut ditegaskan, PNS yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan akan diberhentikan sementara dari status kepegawaiannya.

Julius juga merujuk pada Pasal 40 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Keputusan ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kepercayaan masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, kasus itu menarik perhatian masyarakat di wilayah Maluku Utara. Langkah kepolisian dan pemerintah daerah dalam menangani kasus ini patut diapresiasi. Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan profesionalisme pejabat publik dalam menjalankan tugas. (*)

Penulis : Iin Afriyanti

Editor : Sandin Ar