Home / Daerah

Telan Anggaran Rp 16 Miliar, Jalan Hotmix Pulau Makian Tak Kunjung Tuntas

Redaksi

Rabu, 7 Mei 2025 - 22:37 WIT

URL berhasil dicopy

Massa aksi mengatasnamakan Front Perjuangan Masyarakat (FPM) geruduk kantor Bupati Halsel.

Kasedata.id – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan Masyarakat (FPM) menggelar aksi demonstrasi desak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan menuntaskan proyek jalan hotmix di Kecamatan Pulau Makian khusus ruas jalan Desa Gitang, Kyowor, Matantantengin dan Sangapati.

Koordinator aksi, Mursal Hamir dalam penyampaian orasinya mendesak Bupati Bassam Kasuba agar mencopot Kadis PUPR Idham Pora dan sekretaris Yaman D. Mape dari jabatanya.

Massa juga meminta DPRD Halsel khususnya Dapil Makeang-Kayoa bersikap tegas dalam mengawal pembangunan jalan Pulau Makian.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Apabila tuntutan kami tidak di akomodir, kami akan membangun mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemda, dan keluar dari Kabupaten Halmahera Selatan,” teriak Mursal didepan Kantor Bupati, Jalan Karet Putih, Rabu (7/5/2025).

Pihaknya menyayangkan pekerjaan jalan hotmix Pulau Makian yang dikerjakan pada April 2023 hingga April 2025 belum juga tuntas. Padahal, kata dia, proyek yang menelan anggaran Rp 7,8 miliar yang bersumber dari APBD Halsel tahun 2023 dikerjakan CV. Delta itu tak kunjung selesai.

“Berdasarkan ketentuan kontrak pekerjaan semestinya pekerjan tersebut sudah selesai pada Oktober 2023. Pekerjaan dengan nama paket pembangunan jalan Pulau Makian tahun 2023 adalah pekerjaan lanjutan dari tahap 1 ke tahap 2 dengan total volume pekerjaan tahap ke 2 kurang lebih 3,5 km,” bebernya.

Kemudian, lanjut Mursal, hasil investigasi lapangan menunjukan bahwa CV. Delta selaku pelaksana proyek hanya mengerjakan kurang lebih 1,5 km dan masih menyisahkan hutang volume pekerjaan 2,250 km.

“Hutang volume pekerjaan yang belum dikerjakan itu meliputi Desa Gitang, Desa Kyowor, Desa Matantengin, dan Desa Sangapati,” sebutnya.

Sementara, di tahun 2024 Pemda Halsel menganggarkan lagi Rp 9 miliar dengan volume pekerjaan 3,51 km.

“Lama pekerjaan tiga bulan seperti tertuang dalam LPSE dinas PUPR Halsel. Padahal di duga kuat ruas yang ada di tahap 3 itu statusnya adalah jalan provinsi,” ungkapnya.

“Hal ini menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap 4 orang wakil rakyat yang hari ini duduk di perlemen seakan-akan pasrah dengan kondisi yang ada,” pungkasnya. (*)