Tak Hargai Paripurna, Fraksi PKB Malut Kecam Pimpinan OPD

Minggu, 6 Juli 2025 - 20:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bendera Partai Kebangkitan Bangsa/Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailusy || dok : kasedata

Bendera Partai Kebangkitan Bangsa/Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailusy || dok : kasedata

Kasedata.id – Ketidakhadiran sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara menuai kecaman keras dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Rapat paripurna demi membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2024 ini dianggap strategis karena menyangkut arah pembangunan dan efektivitas belanja daerah yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe serta Sekda Samsuddin A. Kadir. Sayangnya, mangkirnya para pimpinan OPD itu justru dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailussy, dalam interupsinya mendesak Gubernur dan Waki Gubernur  untuk mengevaluasi pimpinan OPD yang dinilai kerap mengabaikan undangan rapat penting ini.

“Kami di DPRD berjuang untuk membangun daerah ini, bukan untuk disorot sendirian. Kalau pimpinan OPD tidak menghargai undangan resmi dalam forum penting seperti paripurna ini, maka mereka harus dievaluasi. Jangan diberi ampun,” tegas Muhajirin dalam paripurna yang digelar di Sofifi, Jumat (4/7/2025) kemarin.

Muhajirin yang juga ketua PKB Kota Ternate ini menyoroti bahwa absennya sejumalah pimpinan OPD dalam rapat-rapat pembahasan keuangan publik telah berulang kali terjadi. Hal ini mencerminkan lemahnya komitmen dalam mendukung kerja-kerja pengawasan dan perencanaan DPRD.

Baca Juga :  Kabupaten Halsel Kembali Raih Predikat Opini WTP, Tercatat Sudah 11 Kali

“Ini bukan soal formalitas kehadiran. Ini soal tanggung jawab moral dan administratif terhadap keuangan rakyat. OPD yang mengelola anggaran ratusan miliar tidak bisa semaunya sendiri,” ujarnya.

Muhajiri mengingatkan bahwa paripurna LPP APBD adalah bagian dari mekanisme check and balance yang penting. Maka ketidakhadiran para kepala dinas mencerminkan sikap tidak menghargai prinsip akuntabilitas publik.

“Kalau memang serius membangun Maluku Utara, maka sudah waktunya Gubernur dan Wakil Gubernur bersikap tegas. Jangan biarkan OPD bekerja tanpa arah dan tanpa pengawasan,” pungkasnya. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

PPN Ternate Pastikan Stok Ikan Aman dan Berkualitas Selama Ramadan
Terima SK, PWI Halsel Matangkan Persiapan Pelantikan
Pemkab Halsel Tindak Tegas Tempat Hiburan Malam Selama Ramadhan
Pelindo Ternate Percepat Distribusi Logistik Jelang Ramadan 
Sambut Ramadan, Stok BBM di Ternate Dipastikan Aman
Masuk Gemusba, Rizal Marsaoly Siap Kawal Agenda Pemuda
Mini Kompetisi E-Katalog, Kontraktor Malut Ditantang Beradaptasi
Peringati HPN 2026, PWI Ternate Siapkan Dialog Publik dan Aksi Sosial

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 09:19 WIT

PPN Ternate Pastikan Stok Ikan Aman dan Berkualitas Selama Ramadan

Rabu, 11 Februari 2026 - 09:12 WIT

Terima SK, PWI Halsel Matangkan Persiapan Pelantikan

Rabu, 11 Februari 2026 - 09:07 WIT

Pemkab Halsel Tindak Tegas Tempat Hiburan Malam Selama Ramadhan

Rabu, 11 Februari 2026 - 08:05 WIT

Pelindo Ternate Percepat Distribusi Logistik Jelang Ramadan 

Rabu, 11 Februari 2026 - 06:06 WIT

Sambut Ramadan, Stok BBM di Ternate Dipastikan Aman

Berita Terbaru

Daerah

Terima SK, PWI Halsel Matangkan Persiapan Pelantikan

Rabu, 11 Feb 2026 - 09:12 WIT

Ketua DPC Hiswana Migas, Nasri Abubakar

Daerah

Sambut Ramadan, Stok BBM di Ternate Dipastikan Aman

Rabu, 11 Feb 2026 - 06:06 WIT