Bupati Halsel Ungkap Strategi Hadapi Penurunan Fiskal APBD 2026

Kasedata.id – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, memaparkan kebijakan umum, platform anggaran, serta prioritas program sementara tahun 2026 dalam sidang paripurna Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 masa sidang ke III rapat paripurna ke 42 tahun 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Halsel, Senin (17/11/2025) malam.

Dalam sambutannya, Bupati menyebut kebijakan pendapatan tahun 2026 menghadapi tantangan berat akibat penurunan dana transfer pusat. Menurutnya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah cukup memengaruhi struktur fiskal di Halmahera Selatan.

“Dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan APBD pokok tahun 2025. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi kita untuk menyusun anggaran secara lebih cermat dan strategis,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Total dana transfer ke daerah pada 2026 turun sebesar Rp514 miliar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi melalui penguatan pendapatan lokal. Optimalisasi PAD menjadi langkah penting yang akan kita dorong bersama tanpa membebani masyarakat bawah.

Pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1,7 triliun lebih atau turun Rp399 miliar dari target tahun 2025. Dari jumlah tersebut, PAD ditetapkan mencapai Rp267 miliar lebih atau meningkat Rp52 miliar (24,6%). Sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,4 triliun, turun Rp461 miliar (24,44%) dari tahun sebelumnya.

“Adapun lain-lain pendapatan daerah naik menjadi Rp19 miliar lebih. Bupati menegaskan bahwa penurunan pendapatan tak mengurangi fokus pemerintah pada pelayanan dasar. Pendapatan yang turun tidak berarti pelayanan ikut melemah. Kita tetap menjaga stabilitas fiskal dan mengutamakan belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, kebijakan belanja daerah juga menyesuaikan dengan penurunan alokasi keuangan dari pusat. Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam penyusunan belanja, serta diminta untuk menyusun anggaran secara lebih tajam, memangkas belanja-belanja yang tidak produktif seperti perjalanan dinas berlebihan dan pemeliharaan yang masih bisa ditunda.

“Total belanja daerah pada 2026 ditetapkan sebesar Rp1,72 triliun, turun Rp300 miliar dari total belanja 2025. Meski demikian, Bassam memastikan bahwa belanja untuk pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Meskipun fiskal kita menurun, pemerintah daerah tetap memastikan belanja pegawai dan operasional dasar pelayanan publik dapat terpenuhi secara optimal,” ucapnya.

Pemkab Halsel juga meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendukung program prioritas yang menyentuh masyarakat, dan terus meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga pusat untuk memperkuat program-program seperti koperasi desa, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar. Ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Selain itu, pemerintah tetap menjaga komitmen terhadap target pembangunan dalam RPJMD. Prioritas meliputi transformasi ekonomi agro-maritim, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur kepulauan, pembangunan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” terangnya.

Prioritas pembangunan tetap berjalan sesuai RPJMD, mulai dari transformasi ekonomi agro-maritim hingga reformasi birokrasi. Semua tetap menjadi fokus Pemda meski ruang fiskal menyempit. Pada tahun 2026, daerah juga menghadapi defisit anggaran sebesar Rp10,2 miliar. Namun hal itu bisa ditangani melalui strategi pembiayaan daerah.

“Tahun 2026 kita menghadapi defisit anggaran sebesar Rp10,2 miliar. Namun demikian, melalui pengelolaan pembiayaan yang tepat, termasuk pemanfaatan SILPA, defisit ini dapat kita tutupi,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Sandin Ar