ASN Halsel Diwarning soal Disiplin dan Pelayanan Publik

Kasedata.id – Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) hingga peningkatan pelayanan publik menjadi peringatan keras (warning). Hal ini mencuat dalam kegiatan apel gabungan yang dipusatkan di Lapangan Kantor Bupati Halmahera Selatan, Senin (19/1/2026) pagi.

Apel tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Selatan, Abdillah Kamarullah, dan diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ASN di lingkungan Pemkab Halsel.

Sekda Abdillah menekankan bahwa pentingnya disiplin ASN serta peningkatan mutu pelayanan publik. Ia mengajak para pimpinan OPD, pejabat administrator, dan pejabat pelaksana untuk lebih tegas mendisiplinkan pegawai di masing-masing instansi.

Baca Juga :  Malam Ini, Bumi Saruma Bersuara untuk Sumatera–Aceh

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Beberapa waktu lalu Bupati telah mengeluarkan surat edaran tentang penegakan disiplin. Tujuannya agar kita semua lebih mendisiplinkan diri dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Abdillah saat memberi arahan.

Ia meminta setiap OPD menegakkan aturan kedisiplinan sesuai surat edaran Bupati. Jika tidak, akan ada sanksi disiplin yang diterapkan termasuk pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang lalai atau malas berkantor.

“Jumlah PNS di Halmahera Selatan sebanyak 3.796 orang dan PPPK sebanyak 5.252 orang. Total ASN kita mencapai 9.048 orang. Jika ASN sebanyak ini tidak kita tertibkan, maka pelayanan kepada masyarakat tidak akan maksimal,” tegasnya.

Diakhir arahannya, Abdillah juga mengingatkan para pimpinan OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pejabat terkait lainnya bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara akan melakukan pemeriksaan pendahuluan pada 26 Januari 2026. Karena itu, seluruh administrasi diminta segera dipersiapkan.

“ Para pimpinan OPD agar dapat menginstruksikan kepada PPK dan pejabat lainnya untuk menyiapkan seluruh administrasi yang dibutuhkan saat pemeriksaan BPK,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Sandin Ar