Home / Daerah

Anggaran 90 Persen, BPBD Halsel Kebut Pekerjaan Fisik

Redaksi Kasedata

Jumat, 9 Januari 2026 - 19:42 WIT

URL berhasil dicopy

Kasedata.id – Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar rapat evaluasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna membahas progres kegiatan dan serapan anggaran tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Eksekutif DPRD Halsel, Jumat (9/1/2026).

Kepala BPBD Halsel, Aswin Adam, kepada Wartawan menyampaikan serapan anggaran BPBD telah mencapai lebih dari 90 persen dari total pagu sekitar Rp29 miliar. Mayoritas kegiatan yang dilaksanakan merupakan pekerjaan fisik, sementara pengadaan nonfisik seperti perlengkapan kantor belum direalisasikan akibat kebijakan efisiensi anggaran.

“Sebagian besar pekerjaan fisik sudah selesai. Namun masih terdapat sisa pembayaran sekitar Rp1 hingga Rp3 miliar yang akan diselesaikan pada tahun anggaran berjalan setelah melalui audit Inspektorat,” katanya.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyebut, capaian progres pekerjaan di sejumlah lokasi diantaranya pekerjaan di Desa Jujame telah rampung 100 persen, sementara di Desa Amasing rata-rata progresnya sudah di atas 90 persen. Namun, pekerjaan normalisasi sungai dan penguatan tebing di Desa Mafa masih mengalami keterlambatan dengan progres sekitar 60 persen.

“Untuk pekerjaan di Mafa, progresnya memang lambat. Dalam waktu dekat kami akan memanggil kontraktor untuk memastikan apakah pekerjaan dilanjutkan hingga selesai atau dilakukan pemutusan kontrak,” pungkasnya.

Senada juga disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Halsel, Irfan Djalil. Ia mengatakan bahwa hanya satu pekerjaan fisik yang belum tuntas pada tahun 2025, yakni proyek di Desa Mafa, dan kendalanya berada pada pihak kontraktor. Karena itu DPRD mendorong agar dinas terkait bersikap tegas terhadap kontraktor yang bermasalah.

“Jika diperlukan, dilakukan pemutusan kontrak hingga blacklist perusahaan. Kami Komisi III juga berencana melakukan inspeksi lapangan ke sejumlah lokasi pekerjaan, termasuk Amasing, Sidopo, dan Mafa, guna memastikan kondisi riil pekerjaan di lapangan bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya. (*)