Dana Desa di Halsel Turun Drastis

Jumat, 9 Januari 2026 - 19:31 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasedata.id – Pagu Dana Desa (DD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) untuk tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah, alokasi Dana Desa tahun 2026 tercatat sebesar Rp 91 miliar, turun sekitar 57 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 212 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dana Desa di Halsel Turun Drastis) Kabupaten Halmahera Selatan, Zaki Abdul Wahab, mengatakan pagu Dana Desa pada tahun 2026 ini turun 57 persen atau menjadi Rp 91 miliar. Padahal pada tahun 2025 total Dana Desa mencapai Rp 212 miliar.

Baca Juga :  Bupati Halsel Resmikan Masjid Madinahtul Hidayah di Kawasi Baru

“Kami belum mengetahui secara pasti besaran pengurangan porsi Dana Desa yang akan diterima masing-masing daerah di Indonesia, termasuk Halmahera Selatan yang memiliki 249 desa yang tersebar di 30 kecamatan. Hal ini lantaran hingga kini belum terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur pembagian Dana Desa tahun 2026,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kata dia, sampai sekarang belum ada PMK yang mengatur porsi Dana Desa. Yang baru terbit adalah Permendes Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026.

Baca Juga :  Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 Kota Ternate Resmi Dibuka

“Jika total Dana Desa Halmahera Selatan tahun 2026 hanya sebesar Rp 91 miliar dan dibagi ke 249 desa, maka alokasi yang diterima masing-masing desa dipastikan mengalami penurunan drastis. Kemungkinan setiap desa tahun ini hanya mengelola Dana Desa sekitar Rp 200 juta sampai Rp 300 jutaan, karena anggarannya turun cukup tajam,” katanya.

Zaki meyebut bahwa belum dapat dipastikan apakah pengurangan porsi Dana Desa tersebut akan dialihkan untuk program lain, seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), atau skema kebijakan lainnya. Kepastian tersebut, masih menunggu regulasi resmi yakni PMK,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Wagub Sarbin Dorong Layanan Kesehatan Gratis Menjangkau Ruang Publik
Kemiskinan Malut Turun Jadi 5,81 Persen, BPK Soroti soal Ini
TPT PERHAPI Dimulai, Fun Walk Awali Rangkaian Kegiatan di Ternate
Stok MinyaKita Malut Tembus 117 Ton, Pedagang Diingatkan Patuhi HET
Jelang Nataru, Polda Malut Siapkan Operasi Zebra 2026
Liga Pelajar II PSSI Ternate Segera Bergulir
Tiga Hari Hilang di Hutan Halmahera, Lansia 72 Tahun Belum Ditemukan
HKN, Wabup Sula Ajak Warga Cegah Penyakit Berbahaya

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 21:32 WIT

Wagub Sarbin Dorong Layanan Kesehatan Gratis Menjangkau Ruang Publik

Minggu, 15 November 2026 - 19:21 WIT

Kemiskinan Malut Turun Jadi 5,81 Persen, BPK Soroti soal Ini

Sabtu, 14 November 2026 - 19:48 WIT

TPT PERHAPI Dimulai, Fun Walk Awali Rangkaian Kegiatan di Ternate

Sabtu, 14 November 2026 - 16:18 WIT

Stok MinyaKita Malut Tembus 117 Ton, Pedagang Diingatkan Patuhi HET

Jumat, 13 November 2026 - 16:18 WIT

Jelang Nataru, Polda Malut Siapkan Operasi Zebra 2026

Berita Terbaru

Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad. || Foto : Kasedata.id

Politik

Gerindra Maluku Utara Solid Dukung Dasco Jadi Wapres

Minggu, 15 Nov 2026 - 21:56 WIT

Foto : ilustrasi

Daerah

Kemiskinan Malut Turun Jadi 5,81 Persen, BPK Soroti soal Ini

Minggu, 15 Nov 2026 - 19:21 WIT