Kasedata.id — Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, meminta jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mempercepat pelaksanaan sejumlah program pemerintah kota.
Hal itu disampaikan Rizal saat memimpin apel pagi dalam program “Rabu Menyapa” di Kantor Disperkimtan Kota Ternate, Rabu (14/1/2026).
Apel tersebut turut dihadiri Kepala Disperkimtan Kota Ternate Tonny S. Pontoh, Sekretaris Disperkimtan Yusup Djamal, pejabat struktural serta seluruh pegawai di lingkungan Disperkimtan.
Rizal mengatakan, kolaborasi antarpegawai menjadi salah satu kunci agar seluruh program dan kegiatan Disperkimtan dapat berjalan optimal, terutama dalam pelaksanaan program tahun 2026.
“Seluruh pegawai harus bersinergi dan berkolaborasi agar program dan kegiatan Disperkimtan bisa berjalan maksimal,” ujar Rizal.
Ia menyampaikan, pada 20 Februari 2026, masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate akan memasuki satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Selama periode tersebut, Pemerintah Kota Ternate mulai mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat sejumlah kebijakan strategis.
Rizal menilai sebagian kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Disperkimtan. Karena itu, ia meminta jajaran Disperkimtan memastikan program yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah dapat direalisasikan.
“Dalam RPJMD terdapat sejumlah kebijakan strategis, dan sebagian di antaranya menjadi tugas dan fungsi Disperkimtan. Karena itu, saya berharap spirit wali kota dan wakil dalam mewujudkan janji politik saat kampanye dapat dituntaskan melalui program-program Disperkimtan,” tegasnya.
Selain penguatan sinergi, Rizal meminta percepatan penanganan kawasan kumuh yang masih membutuhkan penyelesaian. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga dinilai perlu dipercepat untuk mendukung pengurangan kawasan kumuh di Kota Ternate.
“Kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh juga harus dimitigasi sejak dini. Ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi wali kota dan wakil,” katanya.
Pada sektor pertanahan, Rizal menyoroti persoalan aset milik pemerintah daerah yang belum memiliki alas hak. Ia meminta Disperkimtan mempercepat proses verifikasi dan validasi agar aset tersebut dapat segera disertifikatkan.
Langkah itu dinilai penting sebagai bagian dari pengamanan dan penertiban aset daerah.
Rizal juga menyinggung capaian Pemerintah Kota Ternate dalam delapan area intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut Pemkot Ternate berhasil meraih peringkat pertama dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2025.
Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada 2026, khususnya pada area yang berkaitan dengan barang milik daerah dan aset yang menjadi tugas Disperkimtan.
“Pada 2026, area yang berkaitan dengan barang milik daerah dan aset yang menjadi tugas pokok Disperkimtan harus memiliki nilai yang lebih tinggi atau cakupan yang lebih luas,” pungkasnya. (*)
Penulis : Pewarta
Editor : Sandin Ar
